Inggris Akan Keluarkan UU Baru Terkait Ideologi Islamis

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengumumkan undang-undang baru untuk memerangi "ideologi Islamist beracun" (poisonous Islamist ideology), hari Rabu (13/5). Hal ini akan menjadi kebijakan utama sejak memenangi pemilihan umum pekan lalu.

Pemerintahnya dari kubu konservatif tengah-kanan memasukkan agenda UU baru untuk "mengatasi ekstrimisme" dalam program legislatif yang akan diumumkan ke parlemen oleh Ratu Elizabeth II pada 27 Mei mendatang, seperti dilaporkan kantor berita AFP.

Strategi Inggris terhadap ekstrimisme Islam telah menjadi sorotan selama beberapa bulan sejak munculnya algojo ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dari Inggris yang dikenal sebagai "Jihadis John." Dia diidentifikasi sebagai Mohammed Emwazi dari London, serta sejumlah anak muda meninggalkan Inggris untuk bergabung dengan ISIS di Suriah.

Cameron mengatakan Inggris telah terlalu lama bersikap "toleran secara pasif," dan berjanji akan "mengubah cara pendekatan yang gagal ini," menurut kantor PM.

Langkah-langkah baru diharapkan akan lebih jauh dari apa yang terakhir dilakukan pemerintahan Cameron, karena mantan mitra koalisi mereka, sayap tengah, Liberal Demokrat, memblokir beberapa tindakan mereka.

Undang-undang itu termasuk aturan baru yang melarang "organisasi ekstrimis" yang bertanggung jawab atas radicalisasi dan pembatasan orang yang dianggap ekstrimis yang berusaha masuk Inggris.

Pemerintah juga akan mendapatkan otoritas untuk menutup tempat "di mana ekstremis berusaha untuk mempengaruhi orang lain", danmenjadi kekuatan melawan kegiatan amal yang mengalihkan dana untuk kelompok ekstrimis dan yang terkait teroris.

"Kami akan memperkenalkan undang-undang yang melawan kelompok dan individu yang menolak nilai-nilai kami dan mempromosikan pesan-pesan kebencian," kata Menteri Dalam Negeri, Theresa May, seperti disebutkan oleh kantor Cameron.

Langkah-langkah yang direncanakan akan diresmikan pada pertemuan pertama Dewan Keamanan Nasional di bawah pemerintahan baru Cameron.

Dewan Muslim yang menjadi organisasi payung kelompok Muslim Inggris mengkritik pendekatan pemerintah itu sebagai masalah ini awal tahun ini. Mereka menyerukan dilakukan konsultasi dengan masyarakat Muslim.

"Daripada mengandalkan pada premis tentang larangan dan dari konservatif dan ekstremisme non kekerasan ke arah ekstremisme kekerasan yang tidak lagi dipercaya, lebih baik membuat pendekatan baru yang diperlukan," kata Sekjen Dewan Muslim, Shuja Shafi, pada bulan Maret seperti dikutip AFP.