Ini Alasan DPR Tidak Produktif Buat Undang-undang

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui tugas legislasi yang dijalankan lembaganya masih tersendat, salah satunya karena adanya perubahan pola pembuatan undang-undang.

"Ini perlu penyesuaian karena ada perubahan pola pembuatan RUU dari Badan Legislasi lalu di ubah menjadi ke komisi-komisi," kata Fadli dalam acara Press Gathering DPR RI, di Melia Hotel and Ressort, Yogyakarta, Sabtu (6/6).

Dia menjelaskan perubahan pola penyusunan RUU itu sangat berdampak pada produk legislasi DPR RI karena saat ini banyak legislator baru. Karena itu menurut dia butuh penyesuaian perubahan pola pembuatan RUU tersebut.

"Ada perubahan pola (pembuatan) RUU padahal banyak anggota DPR RI baru. Jadi harus diakui ada 'adjustment' terhadap pola yang ada lalu harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg DPR RI," ujar dia.

Sosok politisi Partai Gerindra itu juga menjelaskan target Proyeksi Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 sebanyak 37 UU, namun hingga saat ini baru dua UU yang disahkan.

Menurut dia selama ini publik tidak terlalu paham apabila proses pembuatan UU tidak hanya dilaksanakan DPR. "Publik tidak terlalu paham kalau prosesnya tidak hanya di DPR RI namun ada dari pemerintah (dalam proses penyusunan UU)," kata Fadli.

Meski begitu, dia berjanji pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015 kerja legislasi itu akan dimaksimalkan dalam rangka mencapai target prolegnas.

Dia menjabarkan dari 37 prolegnas, 26 diantaranya usulan DPR, 10 usulan pemerintah dan satu usulan Dewan Perwakilan Daerah.‎

Selain itu Fadli mengakui selama ini institusi DPR RI banyak mendapatkan sorotan dari publik karena harapan masyarakat sangat tinggi terhadap DPR. Oleh karena itu, DPR RI perlu instropeksi kinerjanya terutama saat ini sudah ada Mahkamah Kehormatan Dewan yang mengawasi dari sisi etik.

"Sorotan publik terhadap DPR RI sangat tinggi misalnya masalah ijazah palsu lalu kasus prostitusi dengan tersangka RA," ujar dia.

Editor : Bayu Probo