Pemerintah akan Selamatkan Aset NU

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan membentuk Tim Sertifikasi Aset Nahdlatul Ulama untuk mempercepat pengurusan administrasi aset-aset NU dengan target menyelesaikan tugas hingga menjelang Muktamar ke-33 NU pada 1-5 Agustus mendatang.

“Tim yang melibatkan dirjen dan direktur di lingkungan kementerian bersama Kepala BPN serta PBNU dan PWNU itu, akan menjadikan proses perlindungan aset-aset NU di Jatim ini sebagai model yang akan dilaporkan dalam Muktamar NU,” katanya di Surabaya, Sabtu (6/6).

Ia mengemukakan hal itu setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang “Gerakan Penyelamatan Aset-Aset NU” dengan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj yang disaksikan pengurus cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) se-Jatim dan perwakilan pengurus wilayah LWP, seperti Kalimantan.

“Selama ini, ulama NU dikenal sangat ikhlas dalam berjuang, nah apa yang kita lakukan ini (kerja sama, red.) merupakan administrasi keikhlasan, karena itu kami tidak akan bergerak secara parsial untuk pesantren tertentu, masjid tertentu atau madrasah tertentu, tapi semuanya full kelembagaan lewat sebuah tim bersama itu,” katanya.

Menurut pejabat yang juga politikus Nasdem itu, pejabat Bank Pembangunan Islam Internasional (IDB) pernah menyebut kelemahan umat Islam dalam menghimpun potensi yang dimiliki adalah masalah administrasi dari potensi itu, padahal tanah (aset) itu memiliki dimensi emosional dan religius.

“Tanpa administrasi aset, maka sangat mungkin anak memenjarakan orang tua kandung. Untuk itu, tim bersama itu tidak akan bergerak sebatas legal tapi juga menelusuri riwayat aset itu, sebab tanah itu bukan sesuatu yang kosong, tapi ada riwayat yang melatari. Kita akan lebih memanusiakan aset,” katanya.

Tentang biaya pengurusan administrasi aset-aset NU itu, ia mengatakan hal itu bukan yang utama, karena hal terpenting adalah tim bersama itu bergerak cepat dan melaporkan hasilnya dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 1-5 Agustus mendatang.

Bahkan, jika tim menemukan konflik kepemilikan, maka tim bersama itu akan melakukan mediasi dan memperjelas duduk persoalan sebenarnya serta untuk kepentingan apa.

“Karena itu, saya bentuk tim agar cepat, soal biaya bisa fungsi sosial,” katanya.

Di sela acara yang dihadiri mantan Menag Maftuh Basyuni yang kini menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dirjen Bimmas Islam Kemenag RI Prof Machasin, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj menilai apa yang disampaikan Menteri Ferry Mursyidan Baldan itu merupakan upaya besar agar aset NU tidak hilang.

“Itu (tim bersama, red.) bagus, tapi perlu kesungguhan dari kalangan pemerintah, NU, dan masyarakat, karena selama ini ada dua penyebab hilangnya aset-aset NU, yakni penyebab internal dan eksternal. Internal itu karena ketidakjelasan ahli waris, lalu eksternal itu karena diserobot pemerintah saat Orde Baru,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan kebijakan Menteri Ferry Mursyidan Baldan itu setidaknya akan mendorong sertifikasi aset-aset NU secara cepat.

“Kalau untuk Jatim itu bisa tersertifikasi hingga 50 persen lebih dari 8.418 bidang itu sudah bagus, nanti akan bisa menjadi contoh untuk daerah lain,” katanya.

Menurut dia, kesuksesan tim bersama itu akan bermanfaat bagi NU untuk pengembangan sarana pendidikan, masjid, musala, kantor, dan sarana sosial lainnya.

“Kalau menjelang muktamar nanti bisa tercover se-Jawa akan bagus,” katanya.

Namun, katanya, kesungguhan pihak pemerintah, NU, dan masyarakat akan menjadi faktor terpenting, karena urusan tanah tidak semudah yang dibayangkan, bahkan kemenangan NU untuk tanah di kawasan Tomang belum bisa ditindaklanjuti hingga eksekusi, karena di kawasan itu sudah ada rumah, taman, kantor.

Senada dengan itu, Ketua LWP Jatim Musta`in mengatakan ada sebidang tanah yang sudah memiliki ikrar wakaf, tapi ada juga yang masih ikrar sebatas lisan, karena itu riwayat aset yang disebut Menteri Agraria itu menjadi penting.

“Kendala lain, ahli waris terkadang sudah pindah tanpa diketahui alamatnya. Jadi, ada aset NU yang masih atas nama personal dan ada aset yang sudah atas nama organisasi. Di Jatim saat ini tercatat 8.418 bidang dari aset NU yang belum tersertifikasi,” katanya. (Ant)