Investasi Sektor Pertanian Sulit karena 3 Kementerian Kurang Koordinasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Investasi pada sektor perkebunan dan pertanian di Indonesia pada 2014 lalu berada minim, dikarenakan beberapa kementerian terkait kurang berkoordinasi dengan BKPM.  

“Pertanian dan perkebunan merupakan aset yang perlu dijaga dan ditaati oleh pemerintah mengenai pengelolaan kebijakannya, sehingga kebijakannya itu harus disinkronisasikan di level pemerintah antara kementerian-kementerian yang terkait. Nah kami dapat menyatakan sejumlah kementerian yang hingga saat ini tidak optimal dalam bersinergi adalah kementerian pertanian, perdagangan dan perindustrian,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Makanan dan Peternakan, Juan Permata Adoe pada acara Pemaparan Prospek Investasi Sektor Pertanian, Perkebunan, Dan Hortikultura Indonesia Pada 2015, di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (6/1).

Juan menjelaskan dengan contoh bahwa kementerian tersebut masih menyatukan antara kebijakan pengaturan daging sapi dan sapi ternak dalam satu atap, padahal menurut Juan kebijakan pengaturan harga sapi per ekor dan daging sapi harus ada lembaga atau masing-masing kementerian yang mengurusi sehingga tidak tumpang tindih.

Dalam pengaturan harga daging sapi Kementerian Perdagangan menjadi regulator, sementara Kementerian Pertanian mengatur regulasi ekspor dan impor sapi potong di Indonesia.

“Kami mohon BKPM mempertemukan ketiga kementerian tersebut. Apa saja yang harus kita invest dari dalam sehingga akan ada penanaman modal asing yang tertarik untuk mengerjakan investasi di tempat indonesia,” kata Juan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengemukakan seharusnya pertanian dan perkebunan dapat saling menunjang.

“Tren investasi di sektor alat pertanian cenderung menurun, dan dari 90 pusat industri alat pertanian yang tergabung dalam Asosiasi Pertanian saat ini tinggal 20 persen. Ini menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah,” kata Franky Sibarani.  

Franky menambahkan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan industri alat pertanian yang memadai karena seiring dengan prioritas pemerintahan yang salah satunya menitik beratkan pada kedaulatan pangan.

Editor : Eben Ezer Siadari