Irak Terancam Bangkrut karena Korupsi dan Politik Sektarian

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM - Sebuah laporan dari lembaga studi di London, Inggris, menyebutkan bahwa dana sekitar US$ 120 miliar pada pemerintah Irak hilang selama pemerintahan Perdana Menteri Nouri Al-Maliki pada periode 2006 -2014.

Sementara penggantinya, Perdana Menteri haider Al-Abadi, mengambil alih pemerintahan dengan keuangan negara yang nyaris kosong, menurut laporan situs berita Irak, Iraqi News, hari Jumat (9/9) berdasarkan laporan tersebut.

Laporan itu dikeluarkan oleh International Center for Development Studies (ICDS), dan mengungkapkan, "Selama periode 2006-2014, Irak memiliki surplus keuangan besar yang dapat menyumbang untuk rekonstruksi negara... Total anggaran pada periode itu mencapai US$ 700 miliar dan sebagian besar hilang karena korupsi."

Laporan itu menambahkan, "Perdana Menteri Haider Al-Abadi menerima kas negara hampir kosong dari pendahulunya, Nouri Al-Maliki, yang hanya berisi sekitar US$ 700 juta, membuat Irak dalam situasi keuangan yang sangat sulit, terutama akibat menurunnya harga minyak, dan menurunnya  pendapatan, selain meningkatnya biaya perang melawan ISIS."

Irak Akan Bangkrut?

Sebelumnya pada 2014, lembaga studi itu telah memperingatkan bahwa Irak bisa menghadapi kebangkrutan dalam tiga tahun ke depan akibat defisit anggaran. Apalagi biaya operasi militer, ketika itu untuk pembebasan Anbar dari tangan kelompok yang menamakan diri Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS), mencapai tujuh juta dolar AS per hari.

Dengan defisit sekitar US$ 50 miliar, turunnya harga minyak, dan kenaikan anggaran untuk perang, maka Irak bisa menghadapi kebangkrutan pada tahun 2017, seperti dilaporkan situs berita Shafaq News.

Korupsi dan Orang Kaya Baru

Irak dalam pemerintahan Al-Maliki menghadapi korupsi besar-besaran, bahkan ada kasus yang memalukan yang dikenal sebagai ‘’Ghost Soldiers’’, yaitu daftar anggota militer fiktif. Hal itu diketahui ketika ISIS begitu mudah menguasai wilayah yang luas di Irak, karena ternyata hanya sedikit tentara yang ada. Namun negara mengeluarkan dana untuk gaji mereka.

Laporan ICDS menjelaskan bahwa korupsi keuangan dan administrasi di Irak menyebabkan munculnya kelas orang kaya baru dan pengusaha baru yang berafiliasi dengan pemerintah Irak. Mereka menjadi cepat kaya, mendorong munculnya pasar untuk barang-barang mewah di Irak, terutama pesawat pribadi yang harganya bisa mencapai US$ 16 juta. Padahal sepertiga dari rakyat Irak hidup di bawah garis kemiskinan.

Laporan itu, menyebutkan bahwa Departemen Perhubungan untuk mengeluarkan dana untuk pembelian pesawat, yang berarti bahwa banyaknya aplikasi yang diajukan itu terkait dengan penerbitan instruksi dan pengeluaran dana tersebut.

Editor : Sabar Subekti