Israel Akan Bebaskan 26 Tahanan, Palestina Protes Pembangunan Pemukiman

TEL AVIV, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Israel menyetujui pembebasan bagi 26 tahanan Palestina, sebagai bagian dari kesepakatan pembicaraan damai yang akan dilanjutkan Rabu pekan ini. Daftar nama yang akan dibebaskan tengah dipilih oleh sebuah komite kementerian dan akan diterbitkan Senin (12/8) ini.

Rencananya para tahanan akan dibebaskan pada Selasa.Pengumuman itu dikeluarkan setelah para pejabat Palestina menuduh Israel mencoba menyabotase perundingan damai dengan menyetujui pembangunan hampir 1.200 rumah pemukiman baru warga Israel.

Seorang juru bicara pemerintah Israel menolak kritikan tersebut, dan mengatakan bahwa setiap inisiatif dalam perdamaian sejauh ini yang diusulkan adalah pemukiman di wilayah yang disetujui sebagai milik Israel. Dan orang-orang Palestina disebutkan bersedia menerima pertukaran lahan.

Sekitar 500.000 orang Yahudi tinggal pada lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel pada 1967 di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pemukiman itu dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Israel mempersoalkan hukum tersebut.

Pada hari Minggu malam, sebuah pernyataan dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengumumkan bahwa 26 tahanan Palestina akan segera dibebaskan.

Disebutkan bahwa mereka akan dibebaskan setidaknya dalam 48 jam mendatang, setelah daftar nama tanahan diterbitkan oleh Layanan Penjara Israel. Daftar ini diumumkan pada Senin pagi, setelah keluarga korban mereka telah diberitahu.

Empat belas tahanan sebenarnya akan dikembalikan ke Jalur Gaza dan 12 ke Tepi Barat. Delapan di antara mereka sebenarnya akan dibebsakan dalam tiga tahun ke depan, dan dua di antaranya dalam enam bulan ke depan.

Keputusan Israel itu dibuat setelah pertemuan Menteri Pertahanan, Moshe Yaalon, bersama Menteri Kehakiman, Tzipi Livni, dan Menteri Ilmu Pengetahuan, Yaakov Perry, serta kepala Dinas Kepenjaraan Israel dan Dinas Keamanan, Shin Bet.

Komite ini dijadwalkan akan dipimpin oleh Netanyahu, setelah dia pulih dari operasi darurat semalam untuk mengatasi penyakit hernia yang dia alami.

"Diskusi itu juga menekankan bahwa jika salah satu dari mereka yang dibebaskan akan kembali untuk terlibat dalam aktivitas permusuhan terhadap Israel, dia akan kembali untuk menyelesaikan hukumannya," kata pernyataan itu.

Sebelumnya pada hari Minggu, sekelompok kecil kerabat korban memprotes pembebasan itu di luar wewenang Mahkamah Agung Israel di Yerusalem. Keluarga korban dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk keberatan yang diajukan.

Bulan lalu, kabinet Israel menyetujui pembebasan  bagi 104 tahanan Palestina sebagai bagian dari upaya untuk memulai kembali pembicaraan damai yang telah terhenti selama tiga tahun.

Mengancam Proses Perdamaian

Sementara itu, Palestina mengutuk kementerian perumahan Israel atas keputusan mengeluarkan tender untuk membangun 793 unit rumah di Yerusalem Timur dan 394 unit di tempat lain di Tepi Barat. Mereka mengancam akan menghentikan dan meninggalkan perundingan.

Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan, "Kami percaya bahwa Israel sengaja mengirimkan pesan ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia bahwa "terlepas dari segala upaya negosiasi yang diluncurkan, kita akan terus maju dengan mencuri lebih banyak tanah, lebih banyak pembangunan permukiman, dan menghancurkan solusi dua negara.”

"Ini merupakan kebijakan yang sangat berbahaya, dan jika dibiarkan tentu akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan menghancuran semua kemungkinan damai," tambahnya seperti dikutip bbc.co.uk.

Kepala negosiator Palestina, Saeb Erekat, mengatakan kepada kantor berita Reuters, "Jika pemerintah Israel percaya bahwa setiap pekan mereka akan menyeberangi garis merah dengan aktivitas pemukiman, jika mereka terus dengan perilaku ini, apa yang mereka iklankan adalah tidak berlanjutnya negosiasi."

Juru bicara pemerintah Israel, Mark Regev, membela gerakan itu, dan mengatakan bahwa pembangunan "sama sekali tidak mengubah peta akhir perdamaian".

"Pembangunan diputuskan di Yerusalem dan blok permukiman adalah di daerah yang akan tetap menjadi bagian dari Israel dalam kesepakatan damai," katanya kepada bbc.co.uk.

Namun, Menteri Keuangan, Yair Lapid, dari partai tengah, Atid Yesh, menyatakan bahwa kebijakan pembangunan pemukiman itu adalah yang kedua terbesar dalam pemerintahan koalisi Israel. Dia mengatakan bahwa keputusan untuk tender itu "tidak membantu proses perdamaian". (bbc.co.uk/aljazeera.com) 

Editor : Sabar Subekti