Israel Perintahkan Al Jazeera Tutup Operasi Lokalnya dan Sita Beberapa Peralatannya

TEL AVIV, SATUHARAPAN.COM-Israel memerintahkan kantor lokal jaringan berita satelit Al JazeeraQatar untuk tutup pada Hari Minggu (5/5), meningkatkan perseteruan yang telah berlangsung lama antara lembaga penyiaran tersebut dan Perdana Menteri Pemerintahan garis keras Benjamin Netanyahu sebagai perundingan gencatan senjata yang dimediasi Doha dengan Hamas berada dalam ketidakpastian.

Perintah luar biasa tersebut, yang mencakup penyitaan peralatan penyiaran, mencegah penyiaran laporan saluran tersebut dan memblokir situs-situsnya, diyakini merupakan pertama kalinya Israel menutup outlet berita asing yang beroperasi di negara tersebut.

Al Jazeeramematikan penyedia kabel dan satelit utama Israel beberapa jam setelah perintah tersebut. Namun, situs webnya dan beberapa tautan streaming online masih beroperasi pada hari Minggu (5/5).

Jaringan tersebut telah melaporkan perang Israel-Hamas tanpa henti sejak serangan lintas batas awal yang dilakukan militan tersebut pada 7 Oktober dan telah mempertahankan liputan 24 jam di Jalur Gaza di tengah serangan darat Israel yang telah menewaskan dan melukai anggota stafnya. Meski memuat laporan langsung mengenai korban perang, cabang Arab mereka sering menerbitkan pernyataan video kata demi kata dari Hamas dan kelompok militan regional lainnya. “Wartawan Al Jazeeramerugikan keamanan Israel dan menghasut tentara,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan. “Sudah waktunya untuk menghapus corong Hamas dari negara kita.”

Al Jazeeramengeluarkan pernyataan yang berjanji akan “mengejar semua jalur hukum yang tersedia melalui lembaga hukum internasional dalam upayanya melindungi hak-hak mereka dan jurnalis, serta hak publik atas informasi.”

“Penindasan yang dilakukan Israel terhadap kebebasan pers, yang dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikan tindakannya di Jalur Gaza, bertentangan dengan hukum internasional dan kemanusiaan,” kata jaringan tersebut. “Penargetan langsung Israel dan pembunuhan terhadap jurnalis, penangkapan, intimidasi dan ancaman tidak akan menghalangi Al Jazeera.”

Pemerintah Israel telah mengambil tindakan terhadap wartawan selama beberapa dekade sejak didirikan pada tahun 1948, namun secara luas memungkinkan terjadinya keributan media yang mencakup biro-biro asing dari seluruh dunia, bahkan dari negara-negara Arab. Mereka juga memblokir siaran asing dari saluran berita Al Mayadeenyang berafiliasi dengan Hizbullah dan berbasis di Beirut pada awal perang.

Sebuah undang-undang yang disahkan bulan lalu memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap Al Jazeera,kata kantor Netanyahu.

Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi, kemudian mempublikasikan rekaman online pihak berwenang yang menggrebeg sebuah kamar hotel yang disiarkan Al Jazeera dari Yerusalem timur, yang diharapkan oleh Palestina suatu hari nanti untuk negara mereka di masa depan. Dia mengatakan petugas menyita beberapa peralatan saluran di sana.

“Kami akhirnya mampu menghentikan mesin hasutan Al Jazeerayang merugikan keamanan negara,” kata Karhi. Kantornya mengatakan akan melarangAl Jazeeraberoperasi di Israel setidaknya selama 45 hari, sebuah tindakan yang dapat diperbarui.

Larangan tersebut tampaknya tidak mempengaruhi operasi saluran tersebut di Tepi Barat atau Jalur Gaza yang diduduki, di mana Israel memegang kendali tetapi bukan merupakan wilayah kedaulatan Israel.

Keputusan tersebut mengancam akan meningkatkan ketegangan dengan Qatar pada saat pemerintah Doha memainkan peran penting dalam upaya mediasi untuk menghentikan perang di Gaza, bersama dengan Mesir dan Amerika Serikat.

Qatar memiliki hubungan yang tegang dengan Netanyahu khususnya sejak dia membuat komentar yang menyatakan bahwa Qatar tidak memberikan tekanan yang cukup pada Hamas untuk mendorong Hamas agar mengalah dalam perjanjian gencatan senjata. Qatar menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Hamas di pengasingan di Doha.

Kedua belah pihak tampaknya hampir mencapai kesepakatan, namun beberapa putaran perundingan sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan.

Dalam sebuah pernyataan hari Minggu, Hamas mengutuk perintah pemerintah Israel, dan menyerukan organisasi internasional untuk mengambil tindakan terhadap Israel.

Asosiasi Pers Asing di Israel mengkritik perintah tersebut. “Dengan keputusan ini, Israel bergabung dengan kelompok pemerintah otoriter yang meragukan untuk melarang stasiun tersebut,” katanya. “Ini adalah hari yang kelam bagi media.” Komite Jurnalis Proyek yang bermarkas di New York juga memperingatkan bahwa langkah tersebut merupakan “preseden yang sangat mengkhawatirkan karena membatasi media internasional yang bekerja di Israel.”

Omar Shakir, direktur Israel dan Palestina Human Rights Watch, mengkritik perintah Israel sebagai “serangan terhadap kebebasan pers.”

“Daripada mencoba membungkam pemberitaan mengenai kekejaman yang dilakukan di Gaza, pemerintah Israel harus berhenti melakukannya,” tambahnya.

Israel telah lama memiliki hubungan buruk dengan Al Jazeera dan menuduhnya bias. Hubungan kedua negara mengalami kemerosotan besar hampir dua tahun lalu ketika koresponden Al Jazeera Shireen Abu Akleh terbunuh dalam serangan militer Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Hubungan kedua negara semakin memburuk setelah pecahnya perang Israel melawan Hamas pada 7 Oktober, ketika kelompok militan tersebut melakukan serangan lintas batas di Israel selatan yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 250 lainnya. Sejak itu, kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 34.000 orang, menurut pejabat kesehatan setempat di sana, yang tidak membagi angka tersebut menjadi warga sipil dan kombatan.

Media Israel sebagian besar menghindari penderitaan yang dialami warga di Jalur Gaza, dan malah berfokus pada serangan 7 Oktober, sandera yang ditahan di sana, dan kisah kepahlawanan militer Israel.

Sementara itu pada bulan Desember, serangan Israel menewaskan seorang juru kamera Al Jazeera saat dia melaporkan perang di Gaza selatan. Kepala biro saluran tersebut di Gaza, Wael Dahdouh, terluka dalam serangan yang sama. Dahdouh, seorang koresponden yang terkenal di kalangan warga Palestina selama banyak perang, kemudian meninggalkan Gaza setelah serangan Israel menewaskan istrinya, tiga anaknya, dan seorang cucunya.

Al Jazeeraadalah salah satu dari sedikit media internasional yang tetap berada di Gaza selama perang, menyiarkan adegan berdarah serangan udara dan rumah sakit yang penuh sesak serta menuduh Israel melakukan pembantaian.

Namun, kritik terhadap saluran tersebut bukanlah hal baru. Pemerintah Amerika Serikat mengritik lembaga penyiaran tersebut pada masa pendudukan Amerika di Irak setelah invasi mereka pada tahun 2003 yang menggulingkan diktator Saddam Hussein dan karena menayangkan video mendiang pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden.

Al Jazeeratelah ditutup atau diblokir oleh pemerintah Timur Tengah lainnya.

Terutama pada tahun 2013, pihak berwenang Mesir menggrebeg sebuah hotel mewah yang digunakan oleh Al Jazeera sebagai basis operasi setelah pengambilalihan militer menyusul protes massal terhadap Presiden Mohammed Morsi. Tiga anggota staf Al Jazeera menerima hukuman 10 tahun penjara, namun dibebaskan pada tahun 2015 menyusul kritik internasional yang meluas. (AP)

Editor : Sabar Subekti