Isu Reklamasi Dinilai Jadi Komoditas Politik Pilkada

Petugas Komisi Pemilihan Umum mengamati layar monitor yang menampilkan informasi di laman situs www.uji-pilkada2017.kpu.go.id di ruang kontrol penghitungan suara di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (18/1). KPU terus menguji coba aplikasi penghitungan suara hasil pemilihan umum khususnya untuk Pilkada serentak tahun ini. (Foto-foto: Antara)

Petugas Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye (APK) salah satu pasangan calan Wali Kota Yogyakarta di Danurejan, DI Yogyakarta, Jumat (20/1). Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta telah menertibkan sedikitnya 122 alat APK liar yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 12 tahun 2016 selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta 2017.

Sejumlah petugas PPK dan PPS menyelesaikan pekerjaan melipat surat suara Pilkada Serentak di Aula Gedung Graha Transisto, Kampung Cikanyere, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (17/1). Sebanyak 487.924 lembar surat suara itu nantinya akan didistribusikan ke 1.20 TPS dan ditargetkan selesai dalam 10 hari dengan jumlah petugas 200 orang.

Empat pasang Calon Bupati-Wakil Bupati Muaro Jambi (dari kiri ke kanan) Abun Yani-Suharyanto, Agustian Mahir-Suswiyanto, Masnah-Bambang Bayu Suseno, Ivan Wirata-Dodi Sularso, melakukan Debat Terbuka Pemilihan Kepala Daerah di Muaro Jambi, Jambi, Senin (16/1) malam. Debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum setempat dan dihadiri massa masing-masing pendukung tersebut bertujuan agar lebih mengenalkan calon pemimpin daerah itu berikut visi dan misinya, sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pekerja dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh mempersiapkan dan membersihkan kotak suara yang akan dugunakan pada pilkada serentak 2017 di Banda Aceh, Aceh, Senin (16/1). Penyelenggara pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota periode 2017-2022 mulai mempersiapkan berbagai logistik untuk menyukseskan pilkada serentak 15 Februari 2017.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Isu reklamasi Teluk Jakarta dinilai telah menjadi komoditas politik dalam pertarungan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.

Tujuannya untuk menggerus elektabilitas salah satu pasangan calon yakni Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi di Jakarta, hari Jumat (20/1).

Ia berpendapat sangat wajar apabila isu reklamasi digunakan sebagai komoditas politik.

Ia justru menilai isu tersebut memang sangat seksi.

"Selain kasus penghinaan agama dan penggusuran, isu reklamasi juga merupakan kelemahan yang dimiliki Ahok," katanya.

Oleh karena itu, Pangi menyarankan Ahok untuk membalas setiap serangan yang dilancarkan.

Jika tidak, menurut dia, elektabilitas mantan politisi Partai Gerindra itu akan semakin menurun.

"Dengan segala kemampuan dan pengalamannya, Ahok yang paling pas untuk melanjutkan kepemimpinan karena sudah mengimplementasikan program-programnya. Namun jika tidak diatasi, Ahok bisa kalah," ujarnya.

Pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang paling keras menolak dilanjutkannya proyek pembangunan 17 pulau reklamasi.

Bahkan, mereka berjanji akan menghentikan proyek tersebut apabila terpilih menjadi pemimpin Jakarta pada pemilihan 15 Februari mendatang.

Proyek yang tengah dimoratorium itu dinilai merugikan nelayan.

Mustahil Dihentikan

Pengamat ekonomi Poltak Hetrodero sebelumnya berpendapat sangat mustahil menghentikan proyek reklamasi.

Alasannya, pembangunan 17 pulau reklamasi merupakan proyek nasional. Jika dihentikan, para investor yang sudah berinvestasi akan menggugat pemerintah daerah.

"Kalau pendapat untuk hentikan, siapkan saja untuk membayar ganti rugi. Uang ganti ruginya berasal dari APBD DKI yang hanya Rp 70 triliun," kata Poltak.

Menurut Poltak, isu reklamasi digunakan hanya untuk terlihat berbeda.

Padahal, menurut dia, masih banyak isu-isu yang layak disoroti, selain reklamasi.

"Ini ada sekedar asal beda karena banyak isu, tapi mungkin isu reklamasi ini harus ditangani dengan hati-hati," kata dia.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan isu reklamasi pun tidak cukup kuat untuk mendompleng elektabilitas.

"Banyak program krusial dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dapat dikedepankan, tidak hanya isu reklamasi," katanya.

Ia memberikan contoh, isu pembangunan, normalisasi sungai atau bagaimana supaya Jakarta menjadi bagus sehingga harus ada kesadaran di situ. (Ant)