Jaga Investor, Inggris akan Pangkas Pajak Perusahaan

LONDON, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, berencana memangkas pajak perusahaan menjadi di bawah 15 persen untuk menarik bisnis agar tetap tinggal, menyusul pilihan negara itu untuk keluar dari Uni Eropa (UE), lapor Financial Times, pada hari Minggu (3/7).

Osborne berencana menciptakan apa yang dia sebut ekonomi super kompetitif, mengurangi pajak perusahaan lebih dari lima poin persentase dari 20 persen yang berlaku saat ini menjadi yang terendah di antara negara-negara maju, katanya.

“Kita harus berfokus pada masa depan dan memaksimalkan apa yang kita pegang selama ini,” ujar Osborne kepada Financial Times.

Langkah itu, yang akan menurunkan pajak perusahaan menjadi hampir setara dengan pajak 12,5 persen di Irlandia, diambil setelah muncul kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan akan lari karena ketidakpastian dari hubungan Inggris dengan UE di masa depan.

Hasil referendum pada 23 Juni untuk keluar dari blok beranggotakan 28 negara tersebut menyebabkan nilai pound Inggris anjlok terhadap dolar dan mengguncang pasar finansial.

Maskapai EasyJet, pemilik British Airways IAG dan agen estate Foxtons telah mengeluarkan profit warning (peringatan bahwa perusahaan akan mengalami penurunan laba) sejak saat itu.

Hormati Pilihan Brexit

Sementara itu di tempat terpisah, Perdana Menteri Slowakia Robert Fico, yang negaranya saat ini memegang kepresidenan Uni Eropa (UE), pada hari Minggu (3/7) mengatakan dia yakin politikus Inggris akan menghormati pilihan mereka untuk keluar dari blok.

“Saya rasa ini tidak akan dibatalkan bagaimanapun juga,” ujar Fico, kepala kabinet sayap kiri, dalam sebuah diskusi dengan Presiden Ceko di saluran Czech Television.

“Secara teori memang mungkin, tapi saya benar-benar merasa politikus Inggris tidak akan menentang hasil referendum tersebut,” tambahnya.

Menyusul hasil mengejutkan dari referendum Inggris pada 23 Juni untuk keluar dari UE, muncul spekulasi mengenai apakah para pemimpin Inggris bisa mencabut hasil referendum itu.

Slowakia, anggota UE sekaligus zona euro yang memiliki 5,4 juta penduduk, ditunjuk sebagai presiden UE pada Jumat, sepekan setelah referendum Brexit. Hasil referendum tersebut akan memengaruhi agenda periode kepresidenan Slowakia di UE selama enam bulan. (AFP)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum