Jalani Pemeriksaan di Kemenkeu, Sri Mulyani Dipertanyakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dijadwalkan menjalani pemeriksaan ‎sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), pada Rabu (10/6).

Namun, karena Sri Mulyani akan berangkat ke Amerika Serikat pada Selasa (9/6), Bareskrim Mabes Polri memutuskan memeriksa Sri Mulyani pada Senin (8/6) di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sesuai dengan permintaan pihak Kemenkeu.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan seharusnya tidak ada perlakuan istimewa terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, Sri Mulyani harus menaati hukum yang berlaku.

"Seharusnya biar adil dipanggil dan diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, tidak ada previlage keiistimewaan untuk Sri Mulyani," ujar Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

"Sri Mulyani juga harus taat hukum," dia menambahkan.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan kehebatan Sri Mulyani di mata hukum. " Itu aneh, apa alasannya?‎ Apakah dalam rangka mempermudah dokumen yang sifatnya rahasia?" ia bertanya.

‎"Kenapa harus di sana? Kenapa tidak sekalian di hotel saja?," politisi Partai Gerindra itu menambahkan.

Namun pendapat berbeda diungkapkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Dia tidak mempermasalahkan pemeriksaan Sri Mulyani dilangsungkan di Kantor Kemenkeu dan menilai hal tersebut menunjukkan kerendahan hati Kepolisian.

"Kerendahan hati pihak Kepolisian, itu tidak masalah. Kita juga menghargai upaya Sri Mulyani yang bersedia pulang ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan," kata Ruhut.

Editor : Bayu Probo