Janji Penyelesaian Kasus HAM Jokowi Dipertanyakan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Janji kampanye Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian semua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kembali dipertanyakan, seiring ditunjuknya Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sutiyoso dinilai punya beban masa lalu terkait peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, penyerangan Kantor DPP PDI yang saat itu dikuasai pendukung Megawati oleh kubu Soerjadi.

“Janji kampanye Presiden Jokowi terkait akan menyelesaikan semua kasus pelanggaraan HAM patut dipertanyakan kembali itikadnya untuk menegakkan HAM. Jauh akan lebih baik jika Jokowi memilih Kepala BIN yang tidak punya beban masa lalu terkait polemik pelanggaran HAM, benar- benar Jokowi memastikan tidak punya hutang sebagai pelanggar HAM, benar benar bersih,” ucap pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago kepada satuharapan.com, di Jakarta, Minggu (14/6).

“Bagaimana mungkin ia akan menegakkan HAM, sementara ia bagian dari masa lalu pelanggaran HAM,” dia menambahkan.

Selain itu, janji politik Presiden Jokowi yang menyebutkan jajaran kabinetnya tidak akan diduduki oleh ketua umum partai politik juga ikut dipertanyakan. Pasalnya, Sutiyoso adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), gabungan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK di Pemilu Presiden 2014 silam.

"Jokowi pernah punya kesepakatan bahwa menteri enggak boleh menjabat ketua umum parpol. Pertanyaan retorisnya, kenapa ini enggak berlaku terhadap Sutiyoso?" kata Pangi.

Sutiyoso memang berjanji akan mundur dari jabatan Ketua Umum PKPI apabila telah dilantik menjadi Kepala BIN. Namun, menurut Pangi, janji Jokowi tersebut sudah tidak membuka ruang negosiasi dan harus direalisasikan.

Ia menilai, penunjukkan Sutiyoso lebih disebabkan Jokowi tersandera utang budi politik kepada para pendukungnya saat Pilpres 2014. Sehingga, Jokowi lupa bahwa BIN harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak bersih dari kejahatan masa lalu.

“Alasan Presiden Jokowi memilih Sutiyoso sebagai Kepala BIN diduga kuat karena Jokowi tersandera ‘utang budi politik’ yang pernah berkeringat memenangkan Jokowi pada pemilihan presiden,” ucap Pangi.

Editor : Bayu Probo