Jemaah Ahmadiyah: Tindakan Menteri Agama Berlebihan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemberitaan di situs Kementerian Agama tentang Menteri Agama memberikan sejumlah akses pendidikan, kesehatan, dan sosial kepada mantan jemaah Ahmadiyah ditanggapi perwakilan dari Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Firdaus Mubarik. Firdaus Mubarik mengatakan, ”Bagi kami warga Ahmadiyah yang paling penting adalah warga Ahmadiyah mendapat hak-haknya saja seperti di Mataram, Kuningan, dan tempat-tempat lain.”

Atas sejumlah warga Ahmadiyah yang keluar dia berkomentar bahwa itu merupakan hak setiap orang yang untuk berkeyakinan. “Kami tidak punya keberatan apapun mengenai hal tersebut. Dia mau memeluk agama atau aliran apa pun, kembali kepada pribadi masing-masing,” katanya saat dihubungi satuharapan.com melalui telepon Selasa (30/7).

Menurut Firdaus Mubarik, tindakan Menteri Agama berlebihan.

Firdaus mengatakan, “kampanye yang dilakukan Menteri Agama bagaimanapun sudah melebihi kewenangan Kementerian Agama. Harusnya dia melayani semua warga negara, tetapi ini sudah mulai menentukan apa keyakinan yang benar menurut Menteri Agama. Saya rasa ini sudah di luar kewenangan Menteri Agama. Tetapi Menteri Agama tetap tidak bisa memaksakan keyakinan.”

Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali memberikan sejumlah akses pendidikan, kesehatan, dan sosial kepada para mantan jemaah Ahmadiyah. Menteri Agama Suryadharma Ali saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Azhar Lebak, Banten, pada hari Minggu (28/7).

Suryadharma Ali mengatakan, “Kementerian Agama tak bisa membiarkan mantan jamaah Ahmadiyah itu dalam kesulitan. Mereka sudah bertaubat, tak pantas diperlakukan secara buruk.”

“Kementerian Agama pun memberikan bantuan bagi mantan Ahmadiyah itu. Diberikan bantuan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan. Banyak dari mantan jamaah Ahmadiyah itu yang punya keterampilan baik. Bagi yang berketerampilan baik itu didorong mendapatkan pekerjaan,” kata Suryadharma Ali.

Editor : Yan Chrisna