Johan Budi: Sebaiknya Data Hasto Disampaikan ke KPK

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan seharusnya informasi dan data dari Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto tentang keterlibatan pimpinan KPK Abraham Samad saat Pilpres 2014 disampaikan kepada KPK. 

Kemarin Rabu (4/2) Hasto Kristyanto diundang dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR untuk menjelaskan apa yang dipaparkan selama ini soal ada keterlibatan pimpinan KPK Abraham Samad saat Pilpres 2014 lalu.

"Karena itu kehadiran Hasto Kristyanto di Komisi III seharusnya informasi dan data itu disampaikan kepada KPK, sejak awal kita sampaikan jika ada bukti-bukti yang terkonfirmasi kemudian disimpulkan ada pelanggaran etika dan pelanggaran yang lain tentu kami sebagai lembaga akan melakukan tindakan yang diperlukan termasuk misalnya membetuk komite etik, tapi sampai hari ini KPK belum menerima informasi dan data yang dituduhkan kepada pimpinan KPK Abraham Samad," kata Johan Budi dalam keterangan persnya di Gedung KPK, Jalan HR, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).

Untuk itu kata Johan, apa yang disampaikan Hasto Kristyanto kepada Komisi III DPR RI sangat elok apabila Hasto sendiri menyampaikannya kepada KPK, sehingga KPK bisa meneliti dan mengevaluasi.

"Laporan itu jika mengandung kebenaran tentu ada langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dan kita sebagai lembaga membentuk komite etik," tambah Johan.

Kondisi saat ini, menurut Johan semakin tidak kondusif dan bagaimana pun juga sangat mempengaruhi kinerja KPK.

"Kami ingin memisahkan persoalan pribadi dengan lembaga tetapi yang terjadi tentu akan berimbas pada KPK, jika pimpinan KPK satu demi satu menjadi tersangka kemudian dinonkatifkan diberhentikan sementara maka adalah fakta KPK tentu akan lumpuh. Ini harus dipahami publik," kata dia.

"Kami menghimbau kepada Presiden Jokowi untuk segera melakukan apa yang mesti perlu dilakukan untuk mengatasi situasi dan kondisi saat ini yang berawal dari orang per orang dari Polri, orang per orang di KPK yang kemudian berimbas pada lembaga baik entitas KPK maupun Polri," tambah Johan.

"Saya yakin presiden punya cara sendiri menyelesaikan persoalan ini," Johan mengharapkan. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja