Jokowi: Aparat Jangan ‘Kongkalikong’ dalam Penyelundupan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyoroti tindak pidana penyelundupan yang marak terjadi di penjuru Tanah Air. Presiden Jokowi pun langsung mengeluarkan tiga instruksi untuk mengatasi masalah tersebut.

Pertama, dia menginstruksikan aparat keamanan, TNI, Polri, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai yang ada.

"Terutama pelabuhan kecil. Tingkatkan patroli dan kerja sama operasi. Kalau mungkin perlu (kerjasama) dengan negara tetangga, lakukan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, hari Rabu (16/3).

Kedua, Presiden Jokowi menginstruksikan pemimpin aparat penegak hukum menindak tegas jajaran anak buahnya yang ‘bermain mata’ dengan pelaku tindak pidana penyelundupan. Menurutnya, tidak ada ampun bagi yang ikut bekerja sama.

"Tindak tegas aparat yang ikut bermain menjadi 'beking'. Tidak ada ampun. Saya ingin tidak ada kongkalikong lagi," ujar Presiden Jokowi.

Ketiga, dia minta kementerian terkait mereformasi tata kelola izin impor.

Seluruhnya harus terintegrasi dalam suatu sistem informasi teknologi yang baik. Hal itu demi membuka peluang kian mudahnya barang masuk dengan cara yang legal.

Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, Kepala Badan Intelejen Negara, Sutiyoso, dan Kepala Bakamla, Laksamana Pertama Arie Soedewo.

Sementara, menteri yang hadir, antara lain Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden, Teten Masduki.

Editor : Bayu Probo