Jokowi dan Xi Jinping Capai Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi

HANGZHOU, SATUHARAPAN.COM - Mengawali agenda kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo beserta delegasi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping dan delegasinya. Pembicaraan antara kedua kepala pemerintahan digelar di West Lake State Guest House, Hangzhou, pada hari Jumat (2/9).

Kepada Xi Jinping, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa RRT merupakan mitra yang sangat penting dalam berbagai bidang bagi Indonesia. Presiden meyakini pertemuan itu akan semakin memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan RRT.

"Dalam pertemuan pleno ini saya ingin memfokuskan pembahasan mengenai kerja sama ekonomi. Saya ingin menekankan sekali bahwa RRT adalah mitra penting Indonesia. Saya yakin RRT juga memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang penting," kata Presiden Jokowi.

Dalam keterangan pers, di penghujung rangkaian acara, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerangkan hasil yang diperoleh dari pembicaraan kedua negara. Retno menekankan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dengan akrab dan sangat produktif.

"Jadi sebagai tuan rumah, tentunya Presiden RRT menerima banyak sekali tamu dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di Jakarta bahwa Presiden adalah tamu pertama yang diterima oleh Presiden Xi," ujar Retno mengawali keterangan pers.

Tiga Hal Disepakati

Retno menjelaskan, dalam pertemuan selama sekitar 30 menit tersebut, kedua negara terutama membicarakan mengenai kemitraan di bidang ekonomi. Setidaknya terdapat tiga hal yang telah disepakati oleh kedua negara di bidang kerja sama ekonomi.

"Pertama adalah upaya untuk meningkatkan perdagangan. Terutama isunya adalah bagaimana kita bisa mengupayakan mempersempit gap defisit perdagangan kita dengan Tiongkok. Kita memiliki defisit yang cukup besar dan tadi Presiden Xi sudah langsung mengatakan keinginan Pemerintah Tiongkok untuk mendorong agar produk-produk atau buah tropis Indonesia dapat masuk ke Tiongkok," ia menjelaskan.

Menurut Retno, ekspor buah tropis dari Indonesia ke Tiongkok merupakan upaya pemerintah yang sudah sejak lama diperjuangkan. Sebab, untuk dapat memasuki pasar Tiongkok sangat banyak standar dan aturan yang harus dipenuhi. Selain itu, proses registrasi di Tiongkok sendiri memakan waktu cukup lama.

"Tetapi tadi Presiden Xi sudah mengatakan akan mendorong agar impor Indonesia untuk buah-buah tropis itu dipermudah. Dengan demikian maka defisit perdagangan akan dapat dipersempit," kata Retno.

Sementara itu, kesepakatan kedua yang berhasil dicapai kedua negara ialah mengenai investasi. Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping memiliki pandangan yang sama soal peningkatan investasi kedua negara, terutama di bidang manufaktur dan juga infrastruktur.

Kesepakatan ketiga, mengenai pariwisata. Presiden Xi menyampaikan akan mendorong masyarakat Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia. Karena selama ini banyak yang beranggapan negara-negara Asia lain selain Indonesia jauh lebih populer dijadikan destinasi wisata.

"Tetapi sekarang Indonesia sudah mulai menjadi salah satu destinasi populer untuk masyarakat Tiongkok dalam merencanakan wisata mereka ke luar negeri," kata Retno.

Kerja Sama Bilateral

Lebih lanjut, Retno menambahkan Pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat memperpanjang kerja sama Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) selama tiga tahun ke depan.

Sebelumnya, kerja sama tersebut telah dimulai sejak tahun 2013 dan akan berakhir pada 2016 dengan nilai kerja sama sebesar 100 miliar US$. Karena itu, Pemerintah Indonesia menegosiasikan ulang agar kerja sama tersebut dapat dilanjutkan hingga 2019 dengan nilai sebesar 130 miliar US$.

"Ini tadi Presiden Xi juga sepakat bahwa akan dilanjutkan sampai tahun 2019 dengan nilai 130 miliar US$," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kaitan dengan partisipasi Indonesia dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Presiden Joko Widodo mengusulkan agar kantor pusat AIIB didirikan di Indonesia. Menanggapi usulan tersebut, Retno menuturkan Presiden Xi sangat mendukung agar pada waktunya nanti kantor pusat AIIB dapat didirikan di Indonesia.

Menutup keterangannya, Retno mengabarkan kepada para jurnalis bahwa saat ini sudah terdapat proyek infrastruktur di Indonesia yang didanai AIIB. Hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan partisipasi AIIB tersebut.

"Saat ini sudah ada satu proyek, yang dinamakan Urban Slum Development Project. Ini juga dibahas oleh kedua presiden," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Setpres)

Editor : Sotyati