Jokowi Diminta Realisasikan Wakil Panglima TNI Tahun 2016
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menilai tidak tepat rencana Presiden Joko Widodo mengembalikan posisi Wakil Panglima TNI dan penambahan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara jadi tiga, Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat jadi tiga, serta Armada juga jadi tiga, dalam struktur organisasi angkatan perang Indonesia pada tahun 2015.
Sebab, menurut dia, hal tersebut tidak masuk dalam daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.
“Pengadaan posisi Wakil Panglima TNI dan penambahan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara jadi tiga, Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat jadi tiga, serta Armada juga jadi tiga tidak bisa langsung direalisasikan begitu saja, karena saat ini anggarannya belum ada,” kata Tantowi kepada satuharapan.com, di Jakarta, Kamis (19/3).
Tantowi berpendapat, pengadaan posisi Wakil Panglima TNI harus lebih dahulu dibahas bersama Komisi I DPR, sehingga anggarannya bisa masuk dalam daftar APBN 2016.
“Harus dikomunikasikan lebih dahulu lewat rapat dan pembahasan dengan Komisi I DPR, lalu ada kesepakatan penambahan dan pengurangan posisi, kemudian masuk ke total anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2016,” ujar dia.
Jelaskan Lebih Dahulu
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak setuju dengan rencana Presiden Jokowi mengadakan kembali posisi Wakil Panglima TNI. Menurut dia, posisi tersebut adalah bentuk pemborosan dan lahir dalam kondisi yang tidak mendesak.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta Presiden Jokowi menjelaskan secara gamblang tentang pentingnya posisi tersebut. Sebab jika tidak, dia melanjutkan, publik akan banyak bertanya dan mengeluarkan pertanyaan balik.
"Apakah ini suatu kebutuhan yang mendesak atau hanya menambah anggaran tidak perlu, jadi kita mau mendengar dulu alasannya apa, kenapa kita perlu sekarang Wakil Panglima TNI, apakah kita ini mau perang atau apa?” ujar Fadli.
“Sejauh yang saya lihat sekarang ini, saya tidak merasakan kebutuhannya, yang ada sekarang strukturnya sudah baik," dia menambahkan.
Editor : Sotyati
KPK Geledah Kantor OJK Terkait Kasus CSR BI
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Otoritas J...