Jokowi: Indonesia Ini Terlalu Banyak Versi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo meminta Badan Pusat Statistik (BPS) menghasilkan data yang lebih akurat. BPS akan menjadi tonggak utama sumber data di Indonesia.

Jokowi mengatakan, kunci memenangkan persaingan dalam era kompetisi seperti saat ini adalah memiliki data dan informasi yang strategis, akurat, berkualitas, dan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Sehingga, setiap kebijakan yang diformulasikan dapat menghasilkan keadilan.

“Data BPS yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tidak meleset. Jadi memang datanya harus betul-betul detail dan akurat,” kata Jokowi dalam acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari Selasa (26/4).

Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 silam, Jokowi mengaku, bingung melihat berbagai data yang berbeda-beda di kementerian/lembaga. Misalnya, data masyarakat miskin, menurut Jokowi, milik Kementerian Kesehaan, Kementerian Sosial, dan BPS, berbeda.

Kemudian, dia melanjutkan, data mengenai produksi beras. Menurutnya, berbedanya data milik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menyulitkan pembuatan kebijakan impor.

Menurutnya, problematika seperti itu harus diakhiri. “Mulai sekarang saya tidak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang, di BPS,” katanya.

Kementerian Stop Survei

Lebih lanjut, Jokowi meminta seluruh kementerian menghentikan proyek yang berkaitan dengan survei serta pencarian data dan informasi. Menurutnya, mulai hari ini, seluruh kementerian harus menggunakan data milik BPS.

“Indonesia kita ini memang terlalu banyak versi, angka produksi beras dan jagung versinya banyak, angka tenaga kerja versinya banyak,” ucapnya.

“Era seperti ini harus kita akhiri,” dia menambahkan.

Sementara itu, terkait Sensus Ekonomi 2016, Jokowi mengaku menyadari tidak akan mudah. Sebab, hal tersebut berlangsung di tengah maraknya bisnis berbasis daring.

Meski begitu, kepada 340 ribu petugas Sensus Ekonomi 2016, Jokowi meminta agar fokus pada tujuan utamanya, yakni mendapatkan gambaran akurat terkait kondisi dan potensi perekonomian di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

“Semoga mendapatkan data yang detail, akurat, dan bisa digunakan untuk memformulasikan sebuah kebijakan, baik jangka pendek hingga jangka panjang,” tutur Jokowi.

Editor : Bayu Probo