Jokowi Instruksikan Kementerian Lakukan Reformasi Pelabuhan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait untuk melakukan reformasi besar-besaran pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia guna menekan biaya "dwelling time" yang masih tinggi. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam kata pengantar Rapat Terbatas dengan topik “Perkembangan APBNP 2016 dan RAPBN tahun 2017” di Kantor Presiden, Jakarta, hari Jumat (16/9). 

“Dan khusus untuk menekan biaya angka "dwelling time", Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan kementerian-kementerian yang terkait untuk melakukan perombakan besar-besaran, reformasi besar-besaran di pelabuhan-pelabuhan kita, karena angkanya, "dwelling time"-nya masih tinggi,” kata Jokowi. 

Presiden juga ingin memastikan bahwa lamanya waktu bongkar muat petikemas di semua pelabuhan benar-benar dibenahi. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan menghilangkan inefisiensi di semua lini.  

"Ini sudah saya kirim tim khusus dari POLRI, tapi saya harapkan nanti juga dari kementerian-kementerian yang terkait dengan ini masuk sistemnya masuk, Polri masuk selesai, sistem masuk selesai," kata Jokowi. 

"Saya kira semua nanti akan seperti itu sehingga inefisiensi di semua lini bisa kita kurangi besar-besaran, bisa kita hilangkan saya target kita itu tidak ada yang lain," dia menambahkan. 

Tangkap Pungli 

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk menindak dan menangkap kemungkinan adanya pelaku praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. 

"Saya perintahkan kepada Kapolri, pelaku-pelaku pungli ditangkap, enggak ada toleransi lagi, kalau tidak, akan seperti ini terus," kata Presiden Jokowi kepada wartawan setelah Peresmian Pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, hari Selasa (13/9) seperti dikutip dari Antara. 

Presiden mengatakan di Pelabuhan Belawan, "dwelling time" (lama waktu bongkar dari kapal ke pelabuhan) masih mencapai tujuh hari karena masih ada praktik-praktik pungli yang tidak diinginkan. 

Padahal ia menegaskan penetapan "dwelling time" yang lebih singkat tidak semata berlaku di Tanjung Priok tapi untuk semua pelabuhan termasuk Tanjung Perak, Jawa Timur; Tanjung Emas, Jawa Tengah; Belawan, hingga Soekarno-Hatta, Makasar. 

"Laporan yang saya terima yang sudah cukup baik di Tanjung Priok dan Makasar, yang lain masih belum," katanya. 

Presiden menegaskan tidak akan memberikan toleransi apapun kepada para pelaku pungli di lapangan. 

"Kita tangkap saja kalau ada yang masih main-main seperti itu, tidak ada perintah lain," katanya. 

Dua Hari 

Presiden sendiri menargetkan "dwelling time" bisa mencapai angka dua hari sebagaimana sejak dua tahun lalu ia sampaikan. 

Meski di Tanjung Priok diakuinya sudah semakin membaik, ia menegaskan semua pelabuhan harus menuju ke target angka dua tersebut. 

"Artinya kalau ada kecepatan pelayanan artinya tidak ada ruang untuk pungli artinya biaya bisa terkurangi. Kalau ada fasilitas seperti ini berarti ada kecepatan, cost akan berkurang," katanya. 

Presiden juga membantah jika ada pernyataan yang menyebutkan ada kelebihan kapasitas terkait perlambatan ekonomi yang terjadi. 

Menurut dia, tidak ada kelebihan kapasitas justru yang terjadi semua pelabuhan di Indonesia masih kekurangan kapasitas sehingga didorong keberadaan termina kedua misalnya di Tanjung Priok. 

"Ketiga dan dua terminal produk harus segera diselesaikan karena kita kekurangan," katanya. 

Presiden kembali menegaskan bahwa target "dweliing time" 2,2 hari berlaku tanpa tanpa terkecuali. 

"Semua pelabuhan tidak terkecuali, kalau negara lain bisa kita juga harus bisa," katanya. 

Editor : Eben E. Siadari