Sri Mulyani: Penerimaan Negara Hingga Agustus Capai 46,1%

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melaporkan penerimaan negara sampai bulan Agustus 2016 mencapai 46,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.355,2 triliun. 

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai melakukan Rapat Terbatas dengan topik “Perkembangan APBNP 2016 dan RAPBN tahun 2017” di Kantor Presiden, Jakarta, hari Jumat (16/9).  

"Kami melaporkan bahwa penerimaan negara sampai dengan bulan Agustus adalah mencapai 46,1 persen dari target APBN-P 2016 dan sampai dengan akhir tahun perkiraan pada sidang kabinet sebelumnya bahwa ada penerimaan sebesar Rp 219 triliun yang lebih rendah dari APBN 2016," kata Ani, sapaan akrabnya. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan hal ini masih sama bahwa pemerintah tidak memperkirakan perubahan dari rencana outlook dari realisasi akhir tahun ini.  

"Tentu kita akan melihat terus perkembangan yang terjadi di seluruh Kanwil Perpajakan di dalam mencapai target penerimaan negara baik yang berasal dari rutin maupun yang berasal dari tax amnesty dan upaya-upaya perpajakan lainnya termasuk dari Bea Cukai dan PNBP," katanya. 

Ani mengatakan pemerintah melihat dari sisi penerimaan negara yang harus memperhatikan secara sangat mteliti yaitu perkembangan penerimaan pada bulan September dan tiga bulan ke depan. 

"Karena dia akan menentukan berapa pada akhirnya jumlah kemampuan kita untuk membelanjai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang telah dikomitmenkan oleh pemerintah," katanya. 

Lebih lanjut, Any mengatakan ada suatu risiko yang muncul dari sisi cost recovery dari penerimaan sumber daya minyak bumi dan gas (migas).  

"Di mana kita melihat sampai dengan bulan Juli realisasi cost recovery yang dilaporkan telah mencapai  US$ 6,5 miliar sementara di APBN-P hanya dianggarkan sebesar US$ 8 miliar," katanya. 

"Oleh karena itu kemungkinan bahwa cost recovery akan melebihi yang ada di dalam APBN-P sebesar US$ 8 miliar akan memberikan tambahan pengeluaran yang kemudian akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam." 

"Ini yang mungkin perlu untuk kita tambahkan dari sisi kemungkinan risiko dari sisi APBN tahun 2016," katanya. 

Percepatan Belanja Negara 

Ani mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian lembaga agar terus melaksanakan pengurangan belanja seperti yang telah disampaikan sebelumnya yaitu Rp 64,7 triliun untuk berbagai kementerian dan lembaga. 

Dalam kesempatan itu, Ani menyampaikan satu berita yang baik, namun menurutnya tentu saja ini akan ada konsekuensinya yaitu bahwa belanja negara mengalami percepatan.  

"Jadi banyak Kementerian lembaga yang tampaknya cukup cepat melakukan penyerapan anggaran pada awal tahun karena perencanaannya makin baik dan tentu saja karena bapak presiden menginstruksikan agar dilakukan percepatan terutama untuk berbagai belanja yang menyangkut infrastruktur," katanya.  

"Dan kami perkirakan pada akhir tahun penyerapan belanja Kementerian lembaga itu akan lebih tinggi dari rata-rata setiap tahunnya yaitu mencapai 97,1 persen."  

"Ini tentu saja merupakan berita baik karena artinya pemerintah semakin baik di dalam merencanakan dan mengeksekusi anggarannya," dia menambahkan. 

Ani menegaskan akan terus memantau penghematan anggaran sebesar Rp 64,7 triliun dari berbagai kementerian dan lembaga. 

Editor : Eben E. Siadari