Jokowi: Kecepatan dan Ketepatan Jadi Karater Kebijakan Pemerintah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan harus menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah, meski berhadapan dengan tantangan pandemi.

Berkaitan dengan itu,  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2021 pemerintah menetapkan empat fokus kebijakan: penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dam reformasi struktural.

Jokowi pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, hari Rabu (25/11) di Jakarta. Mengatakan, "Kita tahu semuanya dan sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk kita lalui. Di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian."

Fokus kebijakan pertama yang ditempuh pemerintah ialah pada penanganan kesehatan yang utamanya menitikberatkan pada vaksinasi COVID-19. "Anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan," kata Presiden.
Naik 0,4 Persen
Pemerintah juga akan berfokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu. Dalam hal pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberi dukungan yang lebih besar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Fokus keempat yakni membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

APBN tahun 2021 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp 1.032 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun.

Alokasi belanja itu akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.

"Kesehatan, misalnya, sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, dan pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp 26 triliun," kata Presiden.

Editor : Sabar Subekti