Malaysia Tutup Pabrik Sarung Tangan, 2.453 Pekerja Positif COVID-19
KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM-Malaysia akan menutup beberapa pabrik Top Glove Corp untuk pemeriksaan dan karantina COVID-19 setelah lebih dari 2.000 pekerja di perusahaan pembuat sarung tangan karet terbesar di dunia itu dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut.
Saham Top Glove turun sebanyak 7,5 persen setelah pemerintah mengatakan 28 gedung pabrik akan ditutup secara bertahap, meski tidak memberikan jadwal pasti.
Perusahaan, yang menguasai seperempat pasar sarung tangan lateks global, telah meraup rekor keuntungan tahun ini di tengah meroketnya permintaan akan produk dan perlengkapan pelindungnya, karena pandemi. Meskipun merosot pada hari Selasa, sahamnya telah melonjak lebih dari empat kali lipat tahun ini.
Malaysia sendiri membuat kurang dari dua pertiga dari sarung tangan karet dunia, menurut Asosiasi Produsen Sarung Tangan Karet Malaysia. Hartalega Holdings dan Supermax Corp adalah dua pembuat sarung tangan teratas lainnya di negara itu.
Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan peningkatan tajam kasus di daerah tempat pabrik dan asrama Top Glove berada, dengan 2.453 pekerja dinyatakan positif terinfeksi virus, dari 5.767 pekerja yang diskrining.
Top Glove menjalankan 47 pabrik di Malaysia, Thailand, China dan Vietnam, dengan 36 di antaranya memproduksi sarung tangan. Eropa dan Amerika Utara adalah pasar terbesarnya.
Dalam pengajuan bursa pada hari Senin, Top Glove mengatakan telah menghentikan sementara produksi di 16 dari 28 fasilitas sejak Rabu lalu, dengan sisa 12 fasilitas yang beroperasi dengan kapasitas jauh berkurang.
Perusahaan belum menanggapi email yang meminta rincian, termasuk dampaknya terhadap produksi.
Pekan lalu, pemerintah memerintahkan pembatasan 14 hari hingga 30 November di beberapa bagian distrik sekitar 40 kilometer barat ibu kota Kuala Lumpur, tempat pabrik dan asrama Top Glove berada. (Reuters)
Editor : Sabar Subekti
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...