Jokowi Kembali Bagi Jatah BUMN untuk PDIP dan Relawan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Langkah Presiden Joko Widodo membagikan kursi komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi Kader PDI Perjuangan dan tim relawannya saat Pemilu Presiden 2014 lalu tampaknya belum berakhir.

Sebelumnya, lima nama telah mendapatkan ‘jatahnya’ yaitu Cahya Dewi Rembulan Sinaga (mantan caleg PDI Perjuangan, Komisaris Bank Mandiri), Pataniari Siahaan (mantan caleg PDI Perjuangan, Komisaris Bank BNI), Sonny Keraf (mantan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, mantan Menteri Linkungan Hidup era Megawati Soekarnoputri, Komisaris Bank BRI), Refly Harun (tim sukses Jokowi, Komisaris Utama PT Jasa Marga), dan Sukardi Rinakit (pengamat politik, Komisaris Utama Bank BTN).

Pekan ini, Kementerian BUMN kembali menunjuk dua orang, yakni Roy E Maningkas (kader PDI Perjuangan dan anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden/BARA JP) dan Hilmar Farid (Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi) sebagai Komisaris PT Krakatau Steel Tbk.

Menarik untuk mencermati komposisi komisaris BUMN itu. Misalnya, Cahaya Dewi Rembulan Sinaga, berlatar belakang politisi dan pengelola radio, sosok tersebut ditempatkan sebagai komisaris di bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Begitu juga Hilmar Farid yang berlatar belakang sejarawan, dia dipercaya menduduki komisaris di produsen baja terbesar di Indonesia, Krakatau Steel.

Sementara itu, Refly Harun yang selama ini sering tampil di media (televisi, cetak, ataupun online) guna membahas permasalahan hukum tata negara, kemudian pada bulan Januari 2015 ditunjuk Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai Staf Ahli Hukum Tata Negara, kini  diserahi jabatan sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga, perusahaan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia.

Presiden Menepis

Pada bulan Maret 2015 lalu, Presiden Jokowi sempat menanggapi anggapan sejumlah kalangan bahwa ada bagi-bagi kursi bagi Kader PDI Perjuangan dan tim relawannya pada Pemilu Presiden 2014 lalu dalam penunjukkan komisaris utama di sejumlah BUMN.

"Coba tanya ke Menteri BUMN (Rini Soemarno), tetapi semuanya menggunakan proses seleksi. Sehingga tidak ke sana. Yang jelas, semuanya menggunakan proses seleksi," ujar Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/3) silam.

Menurut Presiden Joko Widodo semua pemilihan komisaris BUMN dilakukan melalui proses assessment di Kementerian BUMN. Presiden juga mengakut telah meminta agar pengisian jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan BUMN dan kompetensi yang ada.

"Kita ingin ke depan BUMN jadi motor penggerak ekonomi terutama infrastruktur, jadi jangan anggap kita main-main," ujar Jokowi.

Editor : Bayu Probo