Jokowi: Masih Banyak Pelayanan yang Belum Baik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kembali mengingatkan jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di bawahnya untuk terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya sampai saat ini ia menemukan banyak yang belum sesuai dengan harapannya.

Dalam hal ini ia berbicara khusus kepada Eselon III dan Eselon IV, yaitu pejabat Pemda tingkat suku dinas, kecamatan dan kelurahan, dalam kegiatan yang diadakan di Balai Agung, Kantor Balai Kota, Kamis (13/3).

Selain itu, pria asli Solo, Jawa Tengah yang akrab dipanggil Jokowi ini tidak bosan-bosannya membahas setiap detil masalah yang ia temukan dari hasil blusukan dan sidak (inspeksi mendadak) yang hampir tiap hari dirinya jalankan.

“Saya lihat ini sudah ada yang berubah, meja front desk di depan sudah mulai terbuka, ada ruang tunggu buat masyarakat. Sedangkan berapa lama waktu pelayanannya, itu selalu saya kontrol setiap hari. Saya datang ke kelurahan berkali-kali, mereka pikir saya keliru kemarin sudah datang hari ini datang lagi. Tetapi ini yang namanya manajemen kontrol. Untuk mengecek satu masalah bisa 10 kali atau lebih, ini supaya masyarakat bisa merasakan kalau kita hadir memberi pelayanan,” tutur Jokowi.

Jokowi juga menekankan tidak boleh lagi sampai ada pungutan liar untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, kartu keluarga.

Mantan Wali Kota Solo yang pernah menjadi pengusaha mebel ini juga pernah dikecewakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (damkar) DKI, yang pernah dirinya sidak di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

“Saya pernah cek di utara sama di selatan, saya tanya berapa anggota di sini, katanya 36, begitu saya suruh apel, ternyata ada 16, alasannya macam-macam. Ini kalau kebakaran gimana, kok tidak siap?” ujarnya.

Menurut Jokowi, damkar selalu ketergantungan mobil. Kalau kebakaran terjadi di gang sempit dan pemukiman padat penduduk, itu yang sampai sekarang belum pernah dicarikan solusi.

Kantor Pelayanan Harus Seperti Bank

Kantor wali kota, kecamatan, kelurahan harus sama semuanya, jangan kalah dari bank, sebagaimana ditegaskan politisi PDI-P ini. Dia menguraikan, pegawai yang ditugaskan di front desk harus yang berkepribadian baik dan ramah, seperti yang biasa kita lihat di bank.

“Pegawai yang ditaruh di depan yang orangnya gampang tersenyum, bisa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, kalau perlu yang cakep. Jangan yang suka cemberut, orang datang malah didiamkan, saya pernah lihat ada pegawai seperti itu, enggak tahu di sini orangnya datang apa enggak,” cetusnya dengan nada menyindir, sehingga membuat para PNS di Balai Agung itu agaknya tersenyum malu.

“Di tempat pelayanan juga harus ada air mineral, paling tidak permen, tapi jangan lupa kalau habis diisi lagi, jangan wadahnya saja disisakan,” Jokowi menambahkan.

Bangun Sistem Online

Dalam membangun sistem online, Jokowi ingin Jakarta tidak sampai kedahuluan daerah lain yang jauh dari ibu kota. Sampai saat ini ia mengklaim telah membangun e-tax untuk restoran, hotel, parkir, e-budgeting, e-catalog, e-audit, izin mendirikan bangunan (IMB) online, sampai cash management system. 

Tidak lupa ia sebutkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di Jakarta banyak yang kepandaiannya tidak perlu diragukan, dan cukup banyak yang gelarnya master. Maka, soal memaksimalkan pelayanan hanya persoalan mau atau tidak mau saja menurut dia. 

“Semua sistem kita bangun, sekarang ini berkat cash management system yang kita punya, saya bisa pantau real time setiap detik, suatu instansi misal dinas x keluarin duit untuk apa dan siapa. Saya pegang tab, tinggal masukan pin, saya bisa lihat semuanya, jadi semua harus hati-hati,” kata Jokowi.

“e-catalog kemarin kita sudah beli banyak, yang agak ngaco masalah pengadaan bus itu saja, kita ingin beli yang baik dapatnya begitu, dan saya tidak tahu di sudin (suku dinas) mana yang tersangkut,” tambahnya. 

Masalah Ketertiban Umum

Terkait masalah ketertiban umum, Jokowi menilai kepala suku dinas (kasudin) harus menegur kalau ada bedeng-bedeng di tengah kota yang merusak estetika, terlebih ketika bedeng itu dimanfaatkan orang untuk menjemur sembarangan, sampai pasang spanduk di tempat yang tidak semestinya.

“Bagaimana kalau dilihat orang asing, malu. Buatkanlah tempat spanduk yang benar dengan kerangka baik, kalau ada yang pasang di luar itu cabut langsung. Bayangkan di Jalan Gatot Subroto itu banyak spanduk-spanduk dan bendera parpol,” kata dia.

Tembok yang dicoret-coret, Jokowi menekankan juga harus secepatnya dibersihkan. Maka dalam menertibkan Peraturan Daerah (Perda), bukan hanya tanggung jawab Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), melainkan juga lurah dan camat harus turut menjaga wilayahnya.

“Masak anggaran kita begitu banyak, kalah sama anak kecil yang bisa beli piloks untuk coret-coret tembok, kalau mereka coret-coret dicat lagi, begitu terus sampai bosan, main kuat-kuatan mana,” kata Jokowi.

“Kalau ada di jembatan yang merupakan wilayah tanggung jawab Sudin Pekerjaan Umum (PU), semuanya harus punya rasa memiliki, jangan dibiarkan saja. Jadi dalam penertiban Perda, yang namanya Satpol PP harus tegas tapi santun. Tapi jangan lupa, yang punya wilayah itu, lurah dan camat harus tanggung jawab juga,” imbaunya. 

Demikian juga masalah pedagang kaki lima (PKL). Bukan berarti tidak boleh berjualan, tetapi berjualan menurut Jokowi juga harus ada aturannya, jangan sampai ada yang jualan di pinggir jalan, di trotoar, ini tidak boleh dibiarkan karena bisa mengganggu lalu lintas.

“Mencari rejeki jualan boleh, tapi ada aturannya, dikasih gedung pasar mengeluh sepi, ya kalau mau ramai jualan saja di Jalan Sudirman Thamrin,” cetusnya.

Pemprov DKI memang ingin menegakkan aturan secara berkesinambungan. Dikatakan Jokowi sudah banyak hal dilakukan, namun demikian tidak ia pungkiri, masih banyak juga yang harus terus dibenahi.  

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja