Jokowi Minta Birokrat Tak Sibuk Urus Surat Pertanggungjawaban

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta seluruh pihak birokrat kementerian dan lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak menyibukkan diri untuk membuat laporan pertanggungjawaban atau biasa dikenal dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif Dalam Rangka Percepatan Pembangunan iInfrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan," di Istana Negara, Jakarta, hari Selasa (20/9). 

"Saya melihat hampir 60 sampai 70 persen birokrasi kita ini setiap hari mengurusnya SPJ. Maaf kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru," kata Jokowi. 

Presiden meminta seluruh pihak untuk mawas diri. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban misalnya, Presiden mempertanyakan apakah yang selama ini sudah sering dan terbiasa dilakukan itu benar adanya. Sebab, Presiden melihat bahwa sekarang ini jajaran pemerintah lebih tersita waktunya hanya untuk membuat laporan pertanggungjawaban. 

Presiden mencontohkan apa yang dilihatnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU). Menurutnya, PU itu seharusnya lebih memfokuskan diri untuk turun langsung ke lapangan memeriksa kerusakan jalan, irigasi yang rusak, dan pemeriksaan infrastruktur penunjang lainnya dan bukan sibuk mengurusi SPJ. 

"Coba lihat juga di pertanian. Dulu kalau kita lihat setiap pagi ada PPL (pengawas pertanian lapangan) di pematang sawah. Bercengkerama dengan petani, memberikan bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di dinas pertanian, lihat di Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC mengurus SPJ," kata Presiden. 

Untuk itu, Presiden meminta jajarannya agar tidak menghabiskan perhatiannya hanya untuk mengurus laporan pertanggungjawaban. Presiden mengajak semua pihak untuk berinovasi dalam pembuatan laporan yang sederhana, berorientasi hasil, namun tetap mudah diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

"Yang menurut saya harus kita pikirkan ialah bagaimana membuat laporan yang sederhana tapi berorientasi hasil. Mudah diperiksa, mudah dikontrol, dan mudah diawasi. Bukan laporan yang tebal-tebal. Mohon maaf, energi kita jangan habis di SPJ," katanya.

Sementara itu terkait pengelolaan keuangan negara, Presiden meminta penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat.

"APBN dan APBD juga harus lebih difokuskan pada belanja-belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya," kata Jokowi.

"Untuk itu saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur. Prosedurnya mengikuti iya, tapi orientasinya tetap hasil," dia menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja