Jokowi Minta Menteri Koordinasi dengan Pemda Tangani Eks Gafatar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,, meminta para menteri dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam penanganan warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang hingga kini masih terus berlangsung.

"Presiden menyampaikan ke menteri-menteri untuk menanganinya, para menteri agar berkoordinasi termasuk dengan pemerintah daerah," kata anggota Tim Komunikasi Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, hari Rabu (27/1).

Terkait keputusan untuk mentransmigrasikan eks Gafatar ke Kalimantan hingga, menurutnya, hingga saat ini belum final.

"Belum ada keputusan. Presiden sampaikan ke menteri terkait untuk menanganinya. Keputusan mentransmigrasikan belum final," katanya.

Dia menyebutkan pemerintah melalui instansi terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan penanganan terhadap eks Gafatar. Johan mengatakan Presiden Jokowi membiarkan para menteri berkoordinasi lebih dahulu dengan masing-masing pemerintah daerah.

“Proses sedang berjalan tapi keamanan warga tetap menjadi prioritas," katanya.

Ia menyebutkan keputusan penanganan lanjutan eks Gafatar harus memperhatikan berbagai faktor terutama keselamatan warga.

Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos)  Khofifah Indar Parawansa menegaskan, eks anggota Gafatar yang ingin memilih untuk ikut program transmigrasi, syarat utamanya adalah keagamaan dan keindonesiaan mereka harus benar-benar bersih dari unsur sesat.

"Jika ingin mengikuti program transmigrasi maka akan ditransmigskan secara formal, tapi dengan catatan sisi keindonesiaan dan keagamaan mereka memang harus clear," kata Khofifah di Jakarta, hari Senin (25/1)

Mensos mengatakan, saat ini proses identifikasi terus dilakukan terhadap eks Gafatar yang sudah dipulangkan dan ditampung sementara di transito di daerah asal mereka.

Dia mengatakan sejak pemulangan eks anggota Gafatar dari penampungan di Kalimantan Barat sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pemerintah menyiapkan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sebagai wilayah transmigrasi karena di dua provinsi tersebut memang terdapat program transmigrasi. (Ant)

Editor : Sotyati