Jokowi Minta Otoritas Keuangan Bersiap Sambut Tax Amnesty

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyiapkan instrumen investasi , baik yang berbentuk portofolio ataupun langsung. Menurutnya, hal tersebut dibutuhkan untuk mendorong investasi di Tanah Air setelah Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan.

"Saya harap Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan, mempersiapkan yang berkaitan dengan portofolio. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan yang berbentuk langsung," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas Pengampunan Pajak, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, hari Senin (25/4).

Terkait UU Pengampunan Pajak, Jokowi menegaskan,  posisi pemerintah sangat jelas, yakni ingin bermanfaat bagi kepentingan nasional, rakyat, terutama penerimaan negara dengan memperluas basis pajak. Sehingga ke depan, Indonesia mempunyai data yang lebih banyak lagi untuk wajib pakak.

Jokowi menyebutkan, dengan berlakunya kebijakan pengampunan pajak, diharapkan adanya repatriasi modal dari luar ke Indonesia atau adanya capital inflow yang besar. Sehingga, modal yang selama ini tersimpan di luar negeri bisa menggerakkan ekonomi nasional.

Tidak hanya itu, sambung Jokowi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga harus melakukan reformasi perpajakan, mulai dari penegakan hukum yang tegas, baik terhadap badan maupun individual pasca-diterapkannya UU Pengampunan Pajak.

"Saya ingin secepatnya menyiapkan instrumen investasi apa yang harus kita persiapkan apabila arus uang masuk benar-benar pada posisi berbondong-bondong," tuturnya.

Editor : Eben E. Siadari