Jokowi: Pembebasan Tanah Jangan Hambat Pengembangan Listrik

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo meminta agar regulasi atau perizinan di daerah tidak menghambat dan mempersulit pengembangan pembangkit listrik guna mencapai target energi listrik 35.000 mega watt.

“Problem-nya (pengembangan pembangkit listrik) di pembebasan tanah dan regulasi perizinan yang berbelit-belit,” kata Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan Kuliah Umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (9/12).

Menurut dia hingga kini perizinan di daerah masih kurang tanggap untuk mendukung percepatan kedaulatan energi, termasuk listrik. Lama proses perizinan, kata dia, rata-rata mencapai empat tahun.

“Belum nanti ditambah pembangunannya (pembangkit listrik) yang mencapai tiga tahun,” kata dia.

Oleh karena itu, ia berkomitmen akan mengubah perizinan di seluruh sektor pemerintahan menjadi lebih sederhana. Sehingga bagi sektor perizinan yang masih mempersulit akan ditindak tegas.

“Kami akan kejar siapa yang membuat perizinan, dan siapa yang menghambat pembebasan tanah,” kata dia.

Sementara itu, Jokowi juga menyesalkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih memiliki problem energi listrik. Padahal, di sisi lain Indonesia memiliki sumber energi listrik yang melimpah seperti batu bara dan sumber energi lainnya, namun habis diekspor.

“Kita kaya batu bara, minyak, gas, angin ada, matahari ada, tapi kita masih byar pet,” kata Jokowi.

Dalam kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada, Jokowi didampingi beberapa menteri di antaranya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Chrisnandy, Menteri Hukum dan HAM, Yassona Hanamongan Laoly, Menteri Kebudayaan, dan Pendidikan, Dasar, Menengah, Anies Baswedan, serta Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. (Ant)