Jokowi Tegaskan Indonesia Butuh Listrik 35.000 Megawatt

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan masalah listrik kini telah menjadi urusan negara, bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Karena, masyarakat selalu mengeluh dan mengadukan masalah tersebut kepada dirinya.

“Karena setiap saya ke daerah keluhannya sama byar pet, sehari mati dua kali. Listriknya mati, listrinya kurang. Itu yang saya temui,” ucap Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan investor pembangkit listrik di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari Selasa (22/12).

Presiden mengatakan bahwa terjadinya pemadaman listrik di banyak daerah bukan merupakan kesalahan menteri atau direktur utama (dirut) PLN. Tapi karena masalah mengalami masalah yang harus bisa segera diselesaikan. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan ekonomi, adanya kebutuhan industri, dan setelah dilakukan perhitungan, solusi memecahkan masalah tersebut adalah kebutuhan akan adannya listirik 35.000 megawatt.

“Pertanyaannya mampukah target itu kita penuhi? Kita mampu dan bisa. Dengan catatan, izin yang terlalu ruwet, terlalu lama dipotong, baik di kementerian, pusat maupun daerah,” ujarnya.

Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt adalah kebutuhan. Meski harus diakui angka tersebut bukanlah angka yang kecil, namun Presiden Jokowi meminta pembangunan listrik tidak meleset dari angka tersebut.

Presiden Jokowi menjelaskan, pada bulan Agustus 2015 lalu, telah terjadi penandatanganan kontrak sebesar 600 megawatt. Ketika itu Dirut PLN yakin pada akhir tahun 2015 akan terjadi peningkatan penandatangan kontrak. Kini, berdasarkan laporan Dirut PLN, akumulasi kontrak yang telah ditandatangani mencapai 17.340 megawatt.

Tepat Waktu

Pada saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi melakukan pengecekan secara detil dan berdialog kepada para investor tentang target yang disanggupi. Tidak jarang Presiden minta dilakukan percepatan, seperti yang ditargetkan oleh investor yang baru menyanggupi penyelesaian pembangunan pembangkit listrik pada tahun 2020. Presiden meminta agar dipercepat menjadi 2019, bila perlu bekerja 24 jam sehari.

Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya memiliki informasi mengenai pembangunan pembangkit listrik dari berbagai sumber energi.

“Dipikir saya tidak ada yang membisiki. Saya paham, pembangunan pembangkit gas sekian tahun, batu bara sekian tahun, geothermal sekian tahun,” tutur Presiden.

Setelah melakukan pengecekan, Presiden menjelaskan bahwa gaya bekerjanya seperti ini. Setelah pembangunan pembangkit listrik, menurut dia, bukan berarti urusan sudah selesai. Tapi masih ada yang harus disiapkan, yaitu penyiapan transmisi sepanjang 46 rbu km.

“Bisa rakyat yang marah pada saya kalau tidak jadi,” ujar Presiden.

Untuk itu Presiden akan membantu investor yang memiliki masalah dalam tahap pembangunan pembangkit listrik. Presiden meminta semua pihak bekerja keras untuk mewujudkan target pembangunan pembangkit listrik ini. “Karena dengan adanya listrik, terutama di tempat-tempat  terpencil, anak-anak kita bisa belajar malam hari. Industri kecil bisa bekerja malam hari,” ujar Presiden.

Tampak hadir pada acara ini, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumbar Daya Rizal Ramli, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Editor : Bayu Probo