Jokowi Tegur Menteri Agraria dan Tata Ruang

BREBES, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo memperingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursyidan Baldan. Jokowi meminta agar proses pengurusan sertifikat tidak terlalu lama dan berbelit-belit.

“‎Masalahnya jelas, masalah sertifikat tanah. Saya beri peringatan Menteri ATR, urusan sertifikat saya tidak mau dengar lagi terlalu lama, terlalu ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, berarti betul apa yang terjadi di masyarakat," kata ucap Jokowi di depan para petani dan masyarakat saat peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, seperti keterangan tertulis Tim Komunikasi Presiden yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Senin (11/4).

Dia pun menegaskan, masalah sertifikat itu akan memengaruhi petani dalam mengembangkan usahanya. Sebab, menurutnya, melalui sertifikat tersebut para petani bisa mendapatkan akses permodalan di bank yang digunakan sebagai agunan.

Selama ini masyarakat yang mengurus sendiri sertifikat ke kantor Badan Pertanahan‎ yang ada di wilayahnya. Untuk mempercepat, jika para petani ingin mengajukan pinjaman modal usaha, perbankan diminta Jokowi untuk memfasilitasi pengurusan sertifikat tanah itu. "Urusan sertifikat tidak harus rakyat yang urus, perbankan kita juga harus ikut cawe-cawe," kata Jokowi.

Untuk itu, dia meminta Menteri ATR untuk memperbaiki dan menyederhanakan proses pengurusan surat tanah tersebut. ‎"Dari saya lahir sampai sekarang urus sertifikat lama sekali. Sekarang zamannya IT, urusannya bisa cepat, tidak ada lagi urus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Rakyat biar seneng, gampang minjem uang di bank," ucapnya.

Mahalnya Proses

Lebih jauh, Jokowi juga mengeluhkan mahalnya biaya proses mendapatkan sertifikat tanah. Hal itu disampaikannya setelah dirinya menginterogasi salah satu penerima sertifikat tanah dalam acara sinergi itu.

Berapa biaya ngurus sertifikat tanah ini?," tanya Jokowi ke penerima sertifikat tanah.

"Satu juta, Pak," jawab warga tersebut.

"Betul Pak Menteri (ATR)? Kok mahal bener," tanya Jokowi.

Selain persoalan sertifikat, menurutnya, persoalan lain yang akan diselesaikan bersama ialah permasalahan penyediaan modal, penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi, dan juga yang tak kalah pentingnya hal-hal yang berkaitan setelah panen.

“Pascapanen ini harus jadi perhatian semuanya. Tadi saya tanya petani satu kilo bawang 30 sampai 35 ribu. Saya tanya di pasar 48 sampai 50 ribu. Kalau pas mahal, petani akan senang. Tapi kalau seperti ini terus masyarakat akan teriak-teriak karena mahalnya harga bawang. Yang kita cari adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara keduanya. Bagaimana caranya petani senang, masyarakat juga senang,” ucap Jokowi.

Editor : Bayu Probo