Junta Thailand Larang Diskusi tentang HAM

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Junta Thailand pada melarang diskusi panel membahas pelanggaran HAM yang diduga terjadi selama setahun pemerintahan junta. 

Pengacara HAM Thailand (Thai Lawyers for Human Rights), yang menyediakan bantuan hukum kepada mereka yang mengkritik junta, dijadwalkan akan meluncurkan laporan terkait buruknya catatan HAM negeri gajah putih tersebut di Foreign Correspondent's Club of Thailand (FCCT) pada Kamis (4/6) malam. 

Namun dalam sebuah pernyataan yang diumumkan pada Kamis sore FCCT mengatakan pihaknya terpaksa membatalkan gelaran itu “atas perintah NCPO dan polisi”.

NCPO merupakan nama resmi untuk junta Thailand - Dewan Nasional Pemulihan Perdamaian dan Ketertiban (National Council for the Restoration of Peace and Order).

Sebuah surat yang dikirim kepada klub itu dari polisi menyatakan FCCT harus membatalkan diskusi tersebut karena “kemungkinan beberapa orang dengan itikad tidak baik menggunakan peluang untuk menciptakan sejumlah situasi yang mungkin menimbulkan kekacauan”. 

FCCT menyatakan diskusi panel tersebut tidak disponsori oleh klub tersebut. Thai Lawyers for Human Rights membayar untuk menggunakan lokasi tersebut. 

Presiden FCCT Jonathan Head melalui akun pribadinya men-tweet bahwa walaupun diskusi panel tersebut dibatalkan klub tersebut tetap buka pada malam hari, seraya menambahkan bahwa akan terdapat “kehadiran polisi secara jelas”. 

Seorang juru bicara junta, Mayor Jenderal Werachon Sukhondapatipak, mengonfirmasikan bahwa militer menghentikan diskusi tersebut, seraya mengatakan Thai Lawyers for Human Rights tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang. 

“Mereka tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan NCPO. Mereka harus tetap menginformasikan kepada NCPO dan menjelaskan isi dari diskusi tersebut,” katanya kepada AFP.

Werachon mengatakan pemerintah junta sebelumnya mengizinkan diskusi politik tersebut untuk digelar di klub jika penyelenggara berkonsultasi terlebih dahulu dengan mereka. (AFP)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja