Kadin Minta Pemerintah Selektif Memilih Pinjaman Asing

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa pemerintah harus selektif dalam mengambil pinjaman dari investor asing ketika akan membangun infrastruktur. Menurut Kadin, sumber pembiayaan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas. Banyaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah membuat pemerintah harus mencari cara untuk menggalang dana dari investor asing.

“Pembiayaan pembangunan yang berasal dari kerja sama bilateral memiliki persyaratan menggunakan barang atau jasa dari negara pemberi pinjaman. Konsekuensinya adalah konten impor dalam pembangunan nasional akan semakin deras,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani di Menara Kadin Jalan H.R Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (4/6).

Belum lagi, lanjut dia, syarat dan ketentuan dari kerja sama bilateral antarnegara yang berbeda-beda. Misalnya, pinjaman lunak yang diberikan Jerman dengan periode pembayaran kembali selama 30 tahun harus dengan penggunaan konten barang pemberi pinjaman mencapai 85 persen. Sementara dari Jepang penggunaan konten pemberi pinjaman minimal 30 persen.

Menurutnya, selain pemerintah harus selektif dalam mengambil  pinjaman asing, pemerintah jangan lupa bahwa ada sejumlah potensi sumber pendanaan dalam negeri seperti perbankan, industri keuangan non-bank, pengelolaan dana haji, BPJS Kesehatan, dan bank infrastruktur.

Namun kata dia, untuk likuiditas perbankan di Indonesia selama ini masih terbatas karena rendahnya rasio dana pihak ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto, akibatnya dana yag tersedia untuk pembiayaan usaha menjadi terbatas juga karena rasio penyaluran kredit terhadap dana simpanan sudah tinggi.

“Total kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun, sementara sumber pembiayaan yang tersedia sangat terbatas dan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan itu,” kata Roslan.

Dia mengatakan, dalam lima tahun ke depan dana yang tersedia dalam APBN diprediksi hanya Rp 1.178 triliun walaupun ada dana sisa APBN (Silpa) yang nilainya sekitar Rp 100 triliun dalam lima tahun sehingga masih ada celah pendanaan antara pendanaan APBN dan kebutuhan investasi sebesar Rp 4.341 triliun.  

Saat ini, pemerintah telah menyerahkan porsi terbesar pembangunan infrastruktur nasional ke pihak asing melalui kerja sama bilateral. Misalnya, untuk periode 2015-2019 pengajuan pinjaman senilai USD 23 miliar (Rp 303 triliun) dari pihak asing oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditambah kementerian lain sebesar USD 34 miliar (Rp 448 triliun).

Editor : Sotyati