Kantor DPP PPP Digembok

Salah satu satuan petugas (Satgas) yang mengatasnamakan laskar Angkatan Muda Kakbah saat berjaga-jaga dipintu gerbang kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang digembok dengan kisruh hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang memberhentikan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum. Hingga sore ini penyegelan terhadap kantor DPP PPP masih berlangsung di Jalan Pangeran Dipoenogoro, Jakarta Pusat, Rabu (17/9). (Foto-foto: Dedy Istanto).

Kantor DPP PPP yang tersegel dan dijaga oleh sejumlah laskar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Kabah pasca-pemberhentian Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum.

Pintu gerbang utama kantor DPP PPP yang tergembok dan dijaga oleh salah satu Satgas Angkatan Muda Kabah sejak pasca-pemberhentian Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum.

Para Satgas Angkatan Muda Kabah saat berjaga-jaga di sekitar halaman kantor DPP PPP yang hingga sore ini masih menduduki kantor tersebut.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pintu gerbang kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) digembok oleh sejumlah laskar satuan petugas (Satgas) Angkatan Muda Kabah (AMK). Hal tersebut terlihat pada Rabu (17/9) sore hari saat sejumlah laskar berjaga-jaga di sekitar halaman gedung DPP PPP.

Penyegelan pintu gerbang kantor DPP PPP tersebut merupakan salah satu bentuk kekecewan lantaran tidak menerima pemecatan terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar beberapa waktu lalu telah memutuskan Suryadharma Ali diberhentikan yang didukung oleh 28 Dewan Pimpinan Daerah (DPW).

Namun dalam prosesnya kubu Suryadharma Ali malah justru melakukan perlawanan dengan memecat Sekretaris Jenderal (Sekjen PPP) Romahurmuziy dan Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt).

Kisruh yang terjadi di tubuh PPP membuat sejumlah kubu Suryadharma Ali dan Emron terus melakukan langkah secara politis. Pada Senin (15/9) lalu kubu Romahurmuziy dan Emron mendatangi gedung Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) untuk mendaftarkan tentang perubahan struktural kepemimpinan di PPP yaitu Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum PPP. Penetapan Emron menjadi Ketua Umum dilakukan sebagai bagian langkah untuk melegalkan secara hukum.

Editor : Bayu Probo