Kasus Paniai Tak Selesai karena TNI/Polri Tak Mau Otopsi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigay, mengatakan pengusutan pelaku kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, pada tanggal 8 Desember 2014 silam, terhambat karena TNI dan Polri menolak proses otopsi dilakukan pada korban.

“TNI dan Polri tidak ingin ada otopsi. Kalau otopsi dilaksanakan, kita bisa ketahui siapa pelakuknya, karena puluru dan senjata bisa ada kode-kodenya,” kata Natalius dalam diskusi publik yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Honai Center yang mengangkat tema ‘Jokowi, Kenapa (Tak) Urus HAM Papua’ di Ruang Pleno Utama, Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, hari Jumat (4/3).

Menurutnya, penolakan tersebut dilakukan TNI dan Polri untuk menghindari sanksi yang diberikan hukum HAM internasional, yakni hukuman mati. “Kalau hasil otopsi membuktikan dia membunuh, bisa hukuman mati,” kata Natalius.

Kasus penembakan di Kabupaten Paniai pada tanggal 8 Desember 2014, jelang kehadiran Presiden Jokowi di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu untuk mengikuti Perayaan Natal Nasional.

Kejadian itu telah mengakibatkan empat pemuda Papua meninggal dunia, yaitu Yulianus Yeimo (17), Alpinus Gobay (17), Simon Degei (18), Alpius Youw (17), serta melukai puluhan orang lainnya masih belum terungkap tuntas hingga saat ini.

Sejumlah pihak pun telah menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus tersebut. Salah satunya, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, menagih janji Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menuntaskan kasus tersebut.

Dia mendesak Presiden Jokowi segera menyelesaikan kasus ini, agar tidak kian berlarut-larut. Poengky juga mendesak Presiden Jokowi tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah di Tanah Papua, termasuk menolak rencana Pemerintah untuk mendirikan komando daerah militer (kodam) baru di Papua Barat.

Editor : Eben E. Siadari