Pengamat Curigai Tentara Dalang Kematian Balita di Papua
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pengamat hukum dari Universitas Cenderawasih, Martinus Yaung, mencurigai tentara merupakan dalang dari kasus kematian puluhan anak bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, pada awal bulan Desember 2015 silam.
Menurutnya, tentara yang ada di tanah Papua sering berbuat nakal dengan menjual bahan makanan yang telah kadaluarsa di pasar.
“Tentara di Papua nakal. Di sana, ada namanya Pasar Kamis, barang yang dijual di sana semua sudah kadaluarsa, seperti biskuit, roti, hingga susu. Ketika kami tanya sama penjualnya, mereka berkata bahwa barang dagangan mereka milik tentara,” ucap Martinus dalam diskusi publik yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Honai Center yang mengakat tema ‘Jokowi, Kenapa (Tak) Urus HAM Papua’ di Ruang Pleno Utama, Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, hari Jumat (4/3).
Dia membenarkan ucapan Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, yang mengatakan penyebab kematian puluhan balita di Nduga adalah penyakit pertusis dengan komplikasi pneumonia. Penyakit pertusis adalah batuk rejan atau batuk gonggong karena suara batuknya diiringi suara gonggong atau suara melengking. Penyakit itu diakibatkan oleh gaya hidup kurang sehat yang dilakukan masyarakat setempat dalam waktu yang cukup lama.
Namun, Martinus melanjutkan, sebelum mengalami gejala tersebut, balita tersebut mencret selama dua hingga tiga hari. “Jadi ini yang terjadi negara melakukan hal ini,” katanya.
Dia pun mencurigai, langkah itu merupakan strategi negara untuk melemahkan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebab, Kabupaten Nduga merupakan salah satu basis wilayah OPM.
Katanya, peristiwa tersebut serupa dengan yang pernah terjadi Kabupaten Yahukimo pada tahun 2013, dimana terdapat 13 balita meninggal dunia. “Saya pikir ini strategi negara sebagai upaya melemahkan OPM,” tutur Martinus.
Editor : Eben E. Siadari
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...