Kasus UPS, Ahok Siap Berikan Kesaksian

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok siap memberikan kesaksian jika diminta oleh jaksa yang memeriksa kasus rencana anggaran siluman pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan terdakwa Alex Usman.

“Oh iya iya. Jaksa mau minta bantuan kita untuk bantu saksi yang memberatkan. Memberatkan tersangka. Karena kan disitu kita yang bocorin kan ada permainan,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, hari Jumat (22/1).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sempat mengatakan kepada Ahok bahwa pembelian UPS adalah anggaran siluman. Oleh sebab itu, dia mengganti Kepala Inspektorat DKI yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Lasro Marbun.

Dia menambahkan,sebelumnya Lasro Marbun diminta untuk mencoret anggaran yang tidak perlu. Namun dalam APBD 2014 kembali muncul mata anggaran yang tidak ada dalam pembahasan.

"Saya sudah minta dia coret (anggaran) yang tidak perlu. Kenapa di APBD Perubahan tiba-tiba muncul UPS. Saya bilang Inspektorat jangan periksa dulu, biar BPKP yang periksa dulu," kata dia.

Selain Lasro, dia juga yakin Sekretaris Daerah ikut terlibat dalam kasus tersebut.

"Makanya begitu dengar kesaksian di pengadilan, saya jadi tahu ternyata Kepala Dinas Pendidikan yang lama termasuk Sekda tahu lho," kata dia

Rencananya pemanggilan Ahok bersamaan dengan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.

Tersangka Baru?

Ahok dengan percaya diri mengatakan setelah bersaksi di pengadilan, mungkin akan ada tersangka baru untuk kasus UPS tersebut.

"Makanya jaksa saya menguatkan itu. Setelah itu bisa ada tersangka baru saya kira," kata dia.

Di pengadilan nanti, dia yakin bisa membuktikan semuanya karena dalam APBD Perubahan 2014 lalu dia sempat menuliskan 'anggaran nenek lo' dibeberapa mata anggaran yang tidak pernah dibahas.

"Anggaran nenek lo, saya tulis gitu semua. ‎Makanya saya bisa buktikan bahwa ada APBD siluman. Saya kan ngomong, nanti bersaksi di bawah sumpah," kata dia.

Oleh karena itu, agar tidak ada lagi anggaran siluman, Ahok menerapkan sistem e-budgeting pada APBD 2016 ini. Dengan sistem tersebut maka akan dengan mudah mengetahui siapa saja yang merubah anggaran tanpa adanya pembahasan.

"Saya juga sudah bilang kalau nggak ada e-budgeting, susah buktinya. Buktinya APBD 2015 awal berantem kan, begitu saya paksa e-budgeting sudah nggak bisa diutak atik lagi," tandas Basuki.

Editor : Eben E. Siadari