KBRI Bangkok Imbau WNI di Thailand Jauhi Lokasi Demonstrasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Thailand agar menjauhi tempat demonstrasi dan tetap memantau perkembangan situasi di sekitarnya. Imbauan tersebut dikeluarkan KBRI Bangkok seusai militer Thailand menyatakan berlakunya undang-undang darurat militer di seluruh wilayah Thailand, pada Selasa (20/5).

Undang-undang darurat militer diberlakukan di seluruh wilayah kerajaan yang dicengkeram krisis itu untuk memulihkan ketertiban setelah beberapa bulan protes-protes antipemerintah tersebut diinformasikan melalui siaran televisi yang dikelola militer Thailand.

Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut “bukan kudeta”. Militer ingin memulihkan ketertiban setelah protes antipemerintah mematikan terjadi selama berbulan-bulan.

Pengumuman itu muncul setelah kelompok Komite Reformasi Demokratis Rakyat (PDRC) Thailand bertemu serikat-serikat pekerja perusahaan negara dan pensiunan pegawai negeri untuk memetakan rencana keseluruhan gerakan menentang pemerintah, pada Minggu (19/5).

Dalam imbauan terkait situasi darurat militer nan tengah terjadi, KBRI Bangkok telah membentuk tim bekerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia untuk memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan bagi WNI terkait dengan situasi politik yang saat ini berlangsung di Bangkok. Nomor telepon yang dapat dihubungi adalah: 0929-951595, 0929-951596 dan website KBRI Bangkok di www.kemlu.go.id/bangkok dan www.facebook.com/komunitas indonesia di thailand.

Berikut pemberitahuan yang dikeluarkan KBRI Bangkok, pada Selasa (20/5):

Sehubungan dengan adanya perkembangan terkini di Thailand disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 03.00, The Royal Thai Army mengumumkan pemberlakuan Martial Law (Undang-Undang Darurat Militer yang berlaku di seluruh wilayah Thailand. Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa Pemberlakuan UU Darurat Militer ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan memulihkan keamanan dan ketertiban umum.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk mengantisipasi situasi politik yang tidak menentu, KBRI Bangkok mengimbau seluruh WNI yang berada di Thailand, khususnya di Bangkok untuk:

• Menjauh dari tempat-tempat demonstrasi/berkumpulnya massa terutama di malam hari dan tetap mewaspadai/memantau perkembangan situasi di sekitarnya. Bila melihat pergerakan massa agar segera menghindar ke tempat lebih aman.
• Tidak meninggalkan tempat tinggal/penginapan jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, terutama pada malam hari.
• Menghindari penggunaan atribut/pakaian berwarna merah, kuning, dan/atau hitam yang bisa disalahtafsirkan sebagai bagian anggota/kelompok yang bertikai.
• Segera menghubungi KBRI Bangkok jika mengalami masalah berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas.

Menlu Sampaikan Keprihatinan

Indonesia, negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan mitra utama Thailand dalam blok regional ASEAN, mengungkapkan keprihatinan mendalam setelah militer Thailand menyatakan keadaan darurat pada Selasa.

“Kami sangat prihatin, mengikuti perkembangan di Thailand,” ujar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa.

“Indonesia secara konsisten menyerukan supaya menghormati proses konstitusional dan prinsip-prinsip demokrasi demi mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional, sesuai dengan keinginan warga negara Thailand,” Marty menambahkan.

“Kami berharap perkembangan terakhir ini tidak melenceng dari prinsip-prinsip tersebut dan situasi normal bisa dengan cepat kembali terwujud,” ucapnya

Baik Indonesia maupun Thailand merupakan pemain utama di kawasan ASEAN.

Darurat Militer Jangan Hancurkan Demokrasi

Perdana menteri terguling Thailand Thaksin Shinawatra, tokoh sangat kontroversial di pusat perpecahan politik di kerajaan itu, mengatakan pemberlakuan darurat militer jangan sampai “menghancurkan” demokrasi, pada Selasa (20/5).

“Deklarasi darurat militer bisa diperkirakan, namun saya harap tidak ada pihak yang melanggar HAM dan semakin menghancurkan demokrasi,” kata taipan politikus tersebut, yang digulingkan dalam sebuah kudeta pada 2006, lewat akun twitter-nya.

Thaksin hidup di pengasingan sejak 2008, untuk menghindari penjara atas dakwaan korupsi yang menurutnya bermuatan politik.

Dia menjadi pusat krisis politik Thailand, yang membuat bentrok antara pendukung Thaksin, sebagian besar berasal dari pedesaaan dan kelas pekerja di utara dan timur laut Thailand, dengan sekutu pembangunan yang berbasis di Bangkok dan pendukung kerajaan dari selatan Thailand.

Adik Thaksin, Yingluck, digulingkan sebagai perdana menteri oleh putusan pengadilan kontroversial, pada Rabu (7/5).

Partai yang dipimpin Thaksin atau partai-partai yang bersatu memenangkan semua Pemilu Thailand sejak 2001. (Ant/kemlu.go.id)

Editor : Sotyati