Kehidupan Kelompok Minoritas di Bangladesh Masih Memprihatinkan

DHAKA, SATUHARAPAN.COM - Sebuah kunjungan solidaritas di tengah pertumbuhan intoleransi antar umat beragama, dimana penganiayaan dan serangan terus-menerus terhadap kaum minoritas di Bangladesh. Delegasi ekumenis tersebut menemui anggota Dewan Persatuan Hindu, Budha, Kristen Bangladesh (BHBCUC) untuk menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis seperti kelompok Hefajat-e-Islam. Kelompok ini memperkenalkan prinsip-prinsip Islam yang berencana memberlakukan syariah Islam dan larangan atas misi kristen di Bangladesh.

Berdasarkan informasi dari Media Centre Dewan Gereja Dunia (World Council of Churches/WCC) Kunjungan ini diselenggarakan oleh Komisi Gereja Urusan Internasional (CCIA) dari Dewan Gereja Dunia (WCC) bersama konferensi kristen dari asia yang bekerjasama dengan Dewan Nasional Gereja-gereja di Bangladesh (NCCB) pada 5-8 April 2013.

Minoritas komunitas agama di Bangladesh merupakan kelompok yang terancam kelangsungan hidupnya dimana mereka merupakan korban dari serangan sistematis." Minoritas komunitas  agama di Bangladesh saat ini sedang menghadapi ancaman terorisme dalam kelangsungan hidup mereka dan menjadi korban penyerangan sistematis," seperti yang disebut anggota dari BHBCUC.

Bebasnya para pelanggar hukum dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah besar bagi Bangladesh. "Impunitas bagi pelanggar hukum dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia adalah masalah besar di Bangladesh," kata Rana Das Gupta, Presiden BHBCUC.

Menurut BHBCUC dalam bentrokan terakhir, lebih dari seratus orang kehilangan kehidupan mereka, dan harta pribadi milik kelompok agama minoritas hancur serta rusaknya tempat ibadah.

Hafez Maulana Ziaul Hasan, ketua Sammilito Islami (aliansi persatuan Islam) mengatakan kepada delegasi, “bahwa mayoritas di Bangladesh adalah penganut nilai-nilai ajaran Islam, yang damai dan bertoleransi, dan mereka lebih memilih menjunjung tinggi prinsip-prinsip sekuler dalam konstitusi dan demokrasi dalam sistem politik.”

Komunitas minoritas sangat rentan di Bangladesh. Pada saat ini menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bangladesh (NHRC) Dr. Mizanur Rahman Bahwa pemerintah Bangladesh belum mengambil tindakan yang tegas untuk menghentikan serangan terhadap kelompok agama minoritas. Dan karena kurangnya penegakan hukum maka kaum minoritas ini masih terus hidup di dalam ketidakamanan dan kurang perlindungan dari negara.

Dr Mathews George Chunakara, Direktur UCLA mengatakan, "WCC akan membantu BHBCUC dalam membuat presentasi tentang nasib kelompok minoritas pada Pemeriksaan Berkala Universal (UPR) Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa. UPR didirikan untuk mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di Bangladesh pada 29 April.

Editor : Yan Chrisna