Kemenkeu Serius Seleksi Lelang Jabatan Eselon I

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serius menyeleksi berbagai posisi yang diperebutkan para peserta yang berkompetisi dalam lelang jabatan Eselon I di Kemenkeu.

"Saya akan buka mata dan telinga lebar-lebar. Ini baru ketemu PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) untuk segera dipercepat,” kata Wakil Menteri Keuangan Dr.Mardiasmo, MBA kepada sejumlah pewarta di Kantor Kementerian Keuangan seusai menunaikan ibadah shalat di Jakarta, Jumat (5/12).

Keseriusan itu dibuktikan Kemenkeu dengan berkoordinasi dengan PPATK dan beberapa penegak hukum lainnya guna menelusuri harta kekayaan para peserta seleksi, Pelaksana Tugas Dirjen Pajak ini menyebut PPATK dioptimalkan guna mengetahui secara jelas dan detail asal usul kekayaan.

"Kalau bisa paling lambat Senin (8/12) karena Selasa (9/12) kita putuskan, Rabu (10/12) (para peserta) wawancara dengan kami tim Pansel dan pewancara independen," Mardiasmo menambahkan.

Mardiasmo mengatakan peran serta masyarakat dibutuhkan terkait dengan harta kekayaan para peserta seleksi. Selama informasi publik valid dan bisa dibuktikan, maka panitia seleksi akan menelusuri.

“Misalnya kalau rumahnya sangat mewah, kalau perlu kita kunjungi," kata Mardiasmo.

"Jadi semua informasi, entah itu dari internal, eksternal atau masyarakat umum, siapapunlah, namanya juga uji publik, rekam jejak berarti kan semuanya," ucapnya.  

Dari 32 peserta yang lolos seleksi penulisan makalah, sebanyak 11 orang memperebutkan jabatan Direktur Jenderal Pajak, tiga orang akan bersaing menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), 11 orang membidik jabatan Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, dan enam orang mengincar posisi Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi (OBTI).

Kesebelas calon Dirjen Pajak adalah Catur Rini Widosari (posisi sebelumnya sebagai Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak), Dadang Suwarna (posisi sebelumnya sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak), Muhammad Haniv (posisi sebelumnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Pajak Provinsi Banten), Poltak Maruli John Liberty Hutagaol (posisi sebelumnya sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak), Sigit Priadi Pramudito (posisi sebelumnya sebagai Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak), Edi Slamet Irianto (posisi sebelumnya sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I), Ken Dwijugiasteadi (posisi sebelumnya sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I), dan Wahju Karya Tumakaka (posisi sebelumnya sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak).  

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan bahwa posisi direktur jenderal pajak yang akan diseleksi melalui proses lelang jabatan, diisi oleh individu yang berpengalaman.

Tidak hanya itu tetapi Bambang, kala itu, mengungkapkan bahwa seleksi ini untuk menggenjot pencapaian pajak setiap tahunnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo yakni lebih dari Rp.1.200 trilliun per tahun.

Editor : Bayu Probo