Kepala HAM PBB: Penindasan Taliban pada Perempuan Afghanistan Sangat Keterlaluan,

KABUL, SATUHARAPAN.COM-Kontrol represif Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan tidak ada bandingannya dan akan membahayakan masa depan negara itu, kepala hak asasi manusia PBB memperingatkan pada hari Senin (9/9).

Volker Türk mengatakan, undang-undang moralitas baru yang melarang suara perempuan dan wajah telanjang di depan umum, bersama dengan larangan menyeluruh terhadap pendidikan dan sebagian besar pekerjaan, sangat keterlaluan dan merupakan penganiayaan jender yang sistematis.

“Saya ngeri membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya bagi perempuan dan anak perempuan Afghanistan," kata Türk kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa. Taliban tidak segera bersedia memberikan komentar.

Taliban — yang mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021 selama beberapa pekan terakhir penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO — telah mengecualikan perempuan dari sebagian besar bidang kehidupan publik dan melarang anak perempuan bersekolah di atas kelas enam, meskipun ada janji awal tentang aturan yang lebih moderat.

Mereka juga membatasi akses perempuan untuk bekerja, bepergian, dan mendapatkan perawatan kesehatan jika mereka belum menikah atau tidak memiliki wali laki-laki, dan menghukum mereka yang tidak mematuhi interpretasi Taliban tentang jilbab, atau penutup kepala menurut Islam.

Taliban bulan lalu mengeluarkan larangan terhadap suara perempuan di depan umum berdasarkan undang-undang baru yang disetujui oleh pemimpin tertinggi dalam upaya untuk memerangi kejahatan dan mempromosikan kebajikan.

"Saya ingin memperjelas kebencian saya terhadap tindakan terbaru ini, yang mencakup pelarangan kontak mata antara perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan keluarga dan memberlakukan kewajiban untuk menutupi tubuh perempuan dari kepala hingga kaki, termasuk wajah mereka," kata Türk.

Kebijakan Taliban mendorong Afghanistan semakin jauh ke jalur isolasi, rasa sakit, dan kesulitan, tambahnya.

Tahun lalu, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan negara itu membutuhkan bantuan sebesar US$4,62 miliar untuk hampir 24 juta orang yang membutuhkan. Pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban mendorong jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan setelah bantuan asing dihentikan hampir dalam semalam.

Sanksi, penghentian transfer bank, dan pembekuan miliaran dolar dalam cadangan mata uang Afghanistan membatasi akses ke lembaga global dan uang luar yang mendukung ekonomi negara yang bergantung pada bantuan sebelum penarikan pasukan AS dan NATO.

Situasi untuk anak-anak sangat menghancurkan, dengan 12,4 juta anak sangat membutuhkan, kata Türk, tetapi kekurangan dana yang besar "sangat melemahkan" tanggapan oleh PBB dan mitranya.

Pembicara lain di sesi dewan adalah Richard Bennett, pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Afghanistan. Bennett sering mengkritik perlakuan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan. Bulan lalu, ia mengonfirmasi bahwa ia tidak lagi diizinkan untuk mengunjungi negara itu.

Dalam pidato pertamanya sejak dilarang masuk Afghanistan, Bennett mengatakan undang-undang moralitas memperkuat sistem diskriminasi seks dan jender, segregasi, dan penindasan yang dilembagakan Taliban dan memengaruhi hampir seluruh penduduk.

"Jika tidak ditangani, dampaknya akan membentuk generasi mendatang," katanya.

Bennett mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan warga Afghanistan di beberapa provinsi yang menggambarkan peningkatan nyata dalam kehadiran inspektur moralitas serta pengetatan pembatasan, khususnya pada kebebasan bergerak warga.

"Kami juga menerima informasi bahwa tukang cukur diinstruksikan untuk tidak mencukur jenggot pria lebih pendek dari panjang yang ditentukan, sementara larangan penyiaran gambar manusia berdampak pada media," katanya.

Media Afghanistan telah melaporkan bahwa Kementerian Kejahatan dan Kebajikan telah menghentikan jurnalis perempuan untuk bekerja di Provinsi Daikundi dan memberikan tes agama kepada pegawai pemerintah, dengan peringatan bahwa mereka berisiko dipecat jika tidak berpartisipasi.

Ada juga laporan bahwa penyiar yang dikendalikan negara, RTA, telah berhenti mengudara di Provinsi Kandahar, pusat kekuatan Taliban di selatan dan pangkalan pemimpinnya, Hibatullah Akhundzada, karena hukum moralitas melarang penggambaran makhluk hidup. Taliban tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut. (AP)

Editor : Sabar Subekti