KH Mustofa Bisri, Rais Am Syuriah PBNU

SURABAYA, SATUHARAPAN.COM – KH Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus secara resmi dikukuhkan sebagai Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah di Sekretariat PBNU di Jakarta, Senin (3/3).

"Semua sudah sepakat dan secara bulat bahwa Gus Mus ditetapkan sebagai Rais Am Syuriah PBNU menggantikan KH Sahal Mahfudh yang wafat beberapa waktu lalu," ujar Ketua PBNU Saifullah Yusuf, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya di Surabaya.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, rapat hari ini dimulai pukul 13.00 WIB dan baru berakhir pukul 17.15 WIB. Bertindak sebagai pemimpin dalam rapat tersebut yakni Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

Sesuai AD/ART organisasi maka Gus Mus akan menjabat Rais Am Syuriah PBNU hingga masa akhir jabatan atau Muktamar 2015. Dengan demikian, jabatan wakil rais am syuriah juga akan kosong hingga sekitar setahun mendatang.

"Bisa dikatakan Gus Mus rangkap jabatan, sebagai Rais Am, juga wakilnya sekalian. Kami semua juga telah sepakat mendukung kepemimpinan ini hingga selesai periode jabatannya," kata dia.

Setelah ditetapkan sebagai Rais Am Syuriah, kata wakil gubernur Jatim itu, Gus Mus berpesan dan mengingatkan bahwa NU merupakan organisasi ulama dan pengikutnya beraqidah "Ahli Sunnah Wal Jamaah".

"Di samping itu, Gus Mus juga mengatakan bahwa NU membutuhkan orang-orang yang ikhlas menjalankan amanah serta berbuat untuk umat dan masyarakat," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Tidak itu saja, lanjut dia, Gus Mus juga menyerukan agar suasana politik masyarakat tetap tenang dan menggunakan hak pilih sesuai keyakinannya masing-masing. Selain itu, masyarakat juga diminta memilih pemimpin bertanggung jawab dan mencintai rakyatnya.

Sementara itu, Gus Ipul juga mengatakan bahwa PBNU akan menggelar konvensi besar NU dan Musyawarah Nasional Alim Ulama pada 9-11 Mei 2014 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta.

Pada acara yang dihadiri rais syuriah dan tanfidziyah NU se-Indonesia tersebut akan dibahas peneguhan Aqidah "Ahli Sunna Wal Jamaah" dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Di dalamnya juga termasuk politik NU yang berkebangsaan, politik yang mengedepankan Akhlaqul Karimah dan politik moral. Semua ini diharapkan penguatan Aqidah dan keutuhan NKRI," ujarnya.

Selanjutnya juga akan dilakukan pembahasan tentang penguatan organisasi serta penguatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi era globalisasi. (Ant)