Khawatir Aktivitas China, AS Gelar KTT dengan Negara Kepulauan Pasifik

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Joe Biden akan menjamu para pemimpin Kepulauan Pasifik di Washington akhir bulan ini di tengah meningkatnya kekhawatiran oleh Amerika Serikat dan sekutu Barat tentang aktivitas China di kawasan itu.

Sekretaris pers, Karine Jean-Pierre, hari Jumat (2/9) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan pada 28-29 September “akan menunjukkan kemitraan mendalam dan abadi Amerika Serikat dengan negara-negara Kepulauan Pasifik dan kawasan Pasifik.”

Biden telah mengundang Mikronesia, Kepulauan Marshall, Palau, Nauru, Kiribati, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa, Tuvalu, Tonga, dan Fiji untuk ambil bagian dalam KTT itu, menurut Gedung Putih.

Pengumuman itu muncul beberapa hari setelah Kepulauan Solomon awal pekan ini meminta negara-negara untuk tidak mengirim kapal angkatan laut ke negara Pasifik Selatan sampai proses persetujuan dirombak, di tengah kekhawatiran atas pakta keamanan baru antara Kepulauan Solomon dan China.

Pemerintah membuat permintaan setelah kapal penjaga pantai AS, Oliver Henry, dan kapal patroli angkatan laut Inggris, HMS Spey, membatalkan panggilan pelabuhan yang direncanakan pekan lalu karena penundaan birokrasi.

Amerika Serikat dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang khawatir bahwa pakta keamanan baru dengan Beijing dapat menyebabkan pangkalan angkatan laut China dibangun kurang dari 2.000 kilometer (1.200 mil) di lepas pantai timur laut Australia.

Pemerintahan Biden mulai menjabat pada tahun 2021 dengan tujuan untuk lebih fokus pada Asia-Pasifik di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang China sebagai pesaing ekonomi dan militer.

Untuk itu, Biden telah menyetujui penjualan kapal selam nuklir ke Australia dan mengangkat profil dialog keamanan Indo-Pasifik yang dikenal sebagai Quad (Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat). Dia juga menyerukan China hentikan provokasi militer terhadap Taiwan, pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas dan upaya untuk memadamkan pendukung pro-demokrasi di Hong Kong. (AP)

Editor : Sabar Subekti