KIARA Aksi Bisu di Hari Perikanan Sedunia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengatakan, hasil produksi laut Indonesia berlimpah. Tetapi Pemerintah kurang bijak dan bertanggungjawab dalam pengelolaannya. Malah lebih mementingkan kepentingan asing dan para elit politik dibandingkan rakyatnya.

Kondisi ini mendorong KIARA melakukan aksi bisu di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Kamis (21/11), bertepatan dengan hari perikanan sedunia.

Ening, Koordinator Pengelolaan Pengetahuan KIARA mengatakan pada satuharapan.com bahwa kepentingan asing di Indonesia difasilitasi Pemerintah dalam bentuk ijin pertambangan dan konversi lahan bakau menjadi lahan perkebunan sawit.

Selain itu Ening menjelaskan, ada pula konflik antara nelayan tradisional dengan alat tangkapnya yang tradisional dengan nelayan modern di Indonesia dengan alat tangkapnya yang besar. Semakin besar alat tangkap ikan maka semakin banyak yang terjaring, bahkan anak-anak ikan juga ikut terjaring. Akibatnya, stok ikan berkurang dan nelayan tradisional berkurang perekonomiannya.

Pemerintah selama ini mengklaim sudah memberikan program kesejahteraan untuk nelayan dengan Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN). KIARA mengkonfirmasi ke sejumlah kelompok nelayan yang di Jepara, Serdang Begadai, Demak, dan Menado, tetapi mereka menyatakan tidak menerima program itu. Program kesejahteraan untuk nelayan tidak berdampak di lapangan dan hanya klaim serta wacana.

“Soal BBM saja mereka harus ambil sendiri. Membeli BBM di SPBU membawa jerigen ada pungutan liarnya. Karena gak mungkin nelayan beli BBM ke SPBU membawa kapalnya.” Kata Ening.

Aksi bisu yang dilakukan di Jakarta bertepatan dengan hari perikanan sedunia ini juga dilakukan serentak di Indramayu Jawa Barat, Jepara Jawa Tengah, Pangkal Pinang Bangka Belitung, Langkat Sumatera Utara, Bau-Bau Sulawesi Tenggara, dan Menado Sulawesi Utara.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja