Kisruh APBD, Ahok: Gaji PNS Tak Akan Telat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kisruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta membuat banyak pihak pesimis terhadap program-program  yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tak akan berjalan sesuai yang diharapkan.

Program tunjangan kerja daerah (TKD) bagi gaji pegawai negeri sipil (PNS) pun dikhawatirkan akan terhambat karena APBD sampai saat ini masih belum jelas arahnya.

Menanggapi kekhawatiran ini, Gubernur yang akrab disapa Ahok ini mengatakan program tkd gaji PNS tidak mungkin telat dicarikan.

“Kami akan pakai anggaran mendahului. Semua bisa pakai anggaran mendahului,” kata Ahok di Balai Kota pada Selasa (17/2) sore.

Apabila sampai batas akhir penggunaan anggaran mendahului APBD masih belum cair, Ahok akan  menggunakan APBD tahun 2014 lalu.

“Ada dasar hukumnya kok untuk penggunaan anggaran mendahului dan tahun sebelumnya. Kita juga bisa gunakan anggaran tahun lalu sebenarnya. Memang peraturannya kalau kita pakai anggaran tahun lalu pun harus 90 hari dead lock. Kalau ini kan tidak dead lock karena sudah ada paripurna. Tinggal Kemendagri bisa terima tidak konsep e-budgeting. Ini kan persoalan ada anggran yang mereka masukin yang kita tolak,” ujar Ahok menjelaskan kepada awak media.

Lebih lanjut, menurut Ahok, saat ini orang Jakarta hanya butuh pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang baik, transportasi yang baik, pemberesan persoalan sampah, dan persoalan kesejahteraan lainnya.

Editor : Bayu Probo