KJP, Pendataan PKL, Tiket Transjakarta Harus Non-tunai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan kepada Bank DKI beberapa konsep non-tunai untuk sistem birokrasi program dari Pemprov DKI khususnya untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pendataan pedagang kaki lima (PKL), sampai pembayaran layanan angkutan umum Transjakarta.

Sistem non-tunai tersebut ia usulkan, mengingat banyaknya salah sasaran dari suatu program. Misalnya ada kasus di mana dana KJP bukan untuk membayar sekolah, melainkan untuk membeli gadget terbaru atau barang elektronik lainnya. Kemudian pemilik kios yang justru menyewakan lapaknya kepada PKL lain dengan harga yang mahal.

“Saya berharap di APBD 2015, KJP sudah menggunakan sistem yang baru termasuk beli buku harus di pameran seperti Jakarta Book Fair,” kata Basuki di Balai Kota, Jumat (15/8).

Basuki juga akan membuat konsep terima uang sekolah sampai membayarkannya secara debet. Bahkan ia ingin kantin sekolah yang bisa menerima debet dari kartu KJP. Untuk transportasi, Basuki mengusulkan Bank DKI supaya bisa mengambil uang tunai misalnya seminggu hanya bisa diambil Rp 50.000-70.000.

Sayangnya pengajuan dana KJP sebesar Rp 1,3 triliun ditolak oleh DPRD DKI Jakarta, melainkan hanya disetujui Rp 779 miliar.

“Kita sebetulnya butuh Rp 1,3 triliun untuk membantu siswa tidak mampu. Contoh anak SMA/SMK untuk uang transport dia sebulan Rp 250.000, belum uang makan, berarti dia butuh sebulan Rp 800.000-an,” kata Basuki.

Seperti kita ketahui, ekonomi kerakyatan kita ditopang oleh sektor informal seperti PKL, maka Basuki akan mengupayakan supaya usaha PKL tidak terdistorsi oleh pemilik toko. Misalnya apabila di satu tempat usaha bisa meraup untung sampai Rp 1 juta per hari, maka pemilik toko bisa menyewakan kios Rp 100.000-200.000 sehari dengan alasan di tempat tersebut adalah pasar yang banyak pembelinya. Padahal, Pemprov DKI awalnya menetapkan sewa per hari hanya sebesar Rp 4.000.

“Distorsi ekonomi itu jadi duitnya diambil oleh calo, ini yang mau saya berantas. Misalnya di PD Pasar Jaya, pedagang sudah punya satu unit kios, dia sudah kaya tambah beli unit sebelahnya. Orang miskin yang baru mulai usaha mana mungkin bisa sewa begitu tinggi, sementara kita (Pemprov DKI, Red) pernah menyewakan ke dia murah, kurang ajar kan,” cetusnya.

Kendati demikian, Basuki akan membuat batasan, di mana nantinya PKL yang diberikan kios tidak bisa menyewakan lagi kepada PKL lainnya yang baru mau memulai usahanya. Ia akan membuatkan tanda pengenal (semacam ID card, Red) yang hanya bisa digunakan oleh yang bersangkutan, kalau berhalangan bisa digantikan hanya oleh suami/istrinya, maupun anak atau cucu dengan alasan yang tepat.

Basuki mengakui penyewaan kios saat ini masih banyak yang belum tepat sasaran, sama seperti program rumah susun sewa (rusunawa) yang telah dicanangkan Pemprov DKI sejak tahun lalu, misalnya di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

“Sama seperti Rusun Marunda, orang yang punya malah menyewakan ke mahasiswa STIP Pelayaran, Rp1,5-2 juta per bulan. Gila kan, kita menyewakan ke dia Rp 150.000 per bulan, tidak tepat sasaran, sementara orang ini tambah kaya, punya 5 unit rusun,” ujarnya geram.

Basuki berharap kesadaran orang-orang seperti ini, jika ekonominya sudah menjadi lebih baik, bahkan sampai bisa membeli apartemen, dia mengimbau agar unit di rusun itu dikembalikan kepada Pemprov DKI, untuk disewakan lagi kepada warga miskin yang membutuhkan. Bukan malah mengambil keuntungan pribadi menyewakan kepada warga miskin dengan harga yang jauh lebih mahal.

Oleh sebab itu, Basuki berharap pasar rakyat pada September bisa benar-benar selesai realisasinya, supaya para PKL bisa segera didata.

Selain KJP dan pendataan PKL, Basuki juga berencana menerapkan sistem non-tunai atau debet bank untuk transportasi umum di Jakarta. Alasannya, dia mengklaim guna perbaikan layanan bus dari segi rute yang dicakupnya, penambahan jumlah bus, sampai jam operasional.

Seperti diketahui, Pemprov DKI mengupayakan penambahan 100 bus tingkat sampai akhir 2014 ini. Maka, rencana tiket non-tunai termasuk untuk meningkatkan pelayanan bus tingkat yang juga akan dioperasikan di jalur bus Transjakarta.

Akan tetapi jika sudah beroperasi di jalur Transjakarta tidak gratis, harus membeli tap dari bank yang dikerjasamakan untuk pembayaran secara non-tunai, yang nantinya akan dipotong dari rekening.

“Jadi saya bisa tahu rute kamu dari tap yang ditempelkan pada waktu mau naik/turun, jalan jam sekian. Terus saya nanti tinggal cek ada atau tidak jurusan tertentu misalnya jurusan Pluit-Cililitan, kalau tidak ada berarti saya harus siapkan bus untuk rute tersebut,” ujar dia.

Kemudian untuk jam operasional pada saat halte sepi, nanti ditap potongan harga tiketnya setengah harga. Ke depan, semua konsepnya akan seperti itu.

Editor : Bayu Probo