Koalisi Kurdi-Arab Bentuk Sayap Politik Baru

AL-MALIKIYEH, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Kurdi-Arab yang memerangi militan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah utara telah mengumumkan pembentukan sayap politik, sebagai momen untuk membangun solusi diplomatik perang.

Pembentukan Dewan Demokrat Suriah ini disepakati pada konferensi yang berlangsung dua hari di kota timur laut Al-Malikiyeh di mana para peserta juga membahas masa depan negara itu setelah lebih dari empat tahun mengalami konflik.

"Para peserta menyepakati pembentukan Dewan Demokrat Suriah, cabang politik Pasukan Demokratik Suriah (SDF)," sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada akhir pembacaan hasil keputusan konferensi.

SDF, dibentuk pada bulan Oktober, terdiri dari kelompok kuat Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dengan milisi kecil Arab dan Kristen yang dimaksudkan untuk mengatasi ISIS.

Konferensi selama dua hari tersebut digelar saat perwakilan oposisi Suriah bertemu di Arab Saudi dalam pertemuan terpisah untuk mencari posisi gabungan dalam negosiasi mendatang dengan rezim.

Beberapa faksi utama Kurdi tidak dilibatkan dalam perundingan, sementara Koalisi Nasional Suriah (Syrian National Coalition/SNC) mengatakan bahwa perjuangan Kurdi hanya memerangi ISIS, bukan rezim.

Pendukung oposisi Suriah, Turki, juga menganggap YPG sebagai cabang Partai Pekerja Kurdi, yang Ankara anggap sebagai kelompok “teroris”.

Peserta konferensi Al-Malikiyeh mengatakan rezim Presiden Bashar al-Assad ikut bertanggung jawab atas perang di negara itu tetapi juga kunci untuk menyelesaikan konflik berdarah tersebut.

"Rezim adalah bagian dari masalah sekaligus bagian dari solusi," kata Sihanuk Dibo, salah satu anggota Kurdi.

Ilham Ahmad, salah satu dari 42 anggota dewan yang baru dibuat, mengatakan dewan ini akan membutuhkan "dukungan internasional dan regional" untuk membantu mengakhiri perang, yang telah menewaskan lebih dari 250.000 orang sejak 2011.

Dia juga mengatakan dewan akan berkomitmen untuk desentralisasi sistem politik untuk Suriah, tanpa menentukan lebih lanjut bentuk apa yang mungkin akan diambil.

Masa depan Suriah "adalah dalam solusi damai melalui perundingan (dengan rezim), pelaksanaan masa transisi, pemilu, dan konstitusi yang mengakui hak-hak rakyat Kurdi," ujar Dibo.

"Kurdi ingin Suriah sebagai negara federal namun pertanyaan ini tidak akan selesai tanpa menempatkan  konstitusi yang demokratis," tambahnya.

Kelompok Kurdi Suriah telah lama menghindari berpihak baik dengan rezim atau oposisi sejak konflik dimulai, tetapi sebaliknya berfokus pada membangun daerah semi-otonom di utara dan timur laut negara itu.

Kekuatan bersenjata YPG mereka telah muncul sebagai kelompok pertempuran paling efektif terhadap ISIS, dan telah mendapat dukungan dari koalisi yang didukung AS. (ahram.org.eg)

Editor : Bayu Probo