PBB Serukan Beberapa Pejabat Korut Diseret ke ICC

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Kepala Komisi Tinggi  untuk urusan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra'ad Al Hussein menjelaskan saat ini pihaknya meminta  Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menyebut nama pejabat  Korea Utara (Korut) yang dapat diseret ke Mahkamah Kejahatan Internasional (International Crime Court/ICC).

Seperti diberitakan situs resmi PBB, un.org, hari Kamis (10/12), Zeid mengatakan para pejabat Korut tersebut dapat dihadapkan ke ICC karena berpotensi melanjutkan pelanggaran hak asasi manusia, dan menimbulkan  keparahan yang menimbulkan ancaman bagi perdamaian internasional.  

Zeid mengatakan demikian karena mengacu kepada berbagai laporan yang telah dilakukan Komisi Penyelidikan PBB Tentang Hak Asasi Manusia di Korea Utara hampir dua tahun yang lalu, yang menemukan banyak kekejaman karena didorong oleh kebijakan negara yang jauh dari nilai-nilai hak asasi manusia. 

“Pelanggaran (Hak Asasi Manusia, Red) tersebut antara lain penculikan warga negara asing, penghilangan paksa, perdagangan dan pergerakan terus pengungsi dan pencari suaka membuat titik ini jelas," kata   Zeid.  

“Tahun ini Majelis Umum telah meminta Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan dengan mengacu situasi di Korut untuk Mahkamah Pidana Internasional, yang saya percaya untuk menjadi penting,” kata dia.   

Beberapa hari yang lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) merencanakan menggelar pertemuan pada Desember 2015 untuk membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara, karena kejahatan di Korut terus berlangsung.

"Kami percaya sangat penting bagi dewan untuk terus menyoroti pelanggaran di Korea Utara dan berbicara secara teratur tentang situasi hak asasi manusia di Korea Utara karena kejahatan yang dilakukan di sana terus berlangsung,” kata Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Samantha Power, hari Jumat (4/12) seperti diberitakan AFP.

Samantha menyebut sembilan anggota Dewan Keamanan, termasuk Inggris, Prancis dan Amerika Serikat, menyerukan pertemuan itu dalam surat kepada presiden dewan pada bulan ini,  yang ingin meningkatkan tekanan pada negara sangat tertutup itu. (un.org/ AFP).

Editor : Bayu Probo