Koalisi Masyarakat Sipil Tolak BG Calon Wakapolri dan Kepala BIN

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar (tengah) bersama dengan Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Alghifari dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil saat menyatakan sikap menolak pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapolri dan Kepala BIN dalam jumpa pers yang digelar di kantor KontraS Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (21/4) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Alghifari dari LBH Jakarta (kanan) bersama dengan Haris Azhar dari KontraS (kiri) saat menggelar jumpa pers terkait dengan pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Wakapolri atau Kepala BIN yang dinilai tidak punya integritas dan kualitas.

Para aktivis demokrasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat SIpil saat menunjukkan sikapnya menolak Budi Gunawan sebagai Wakapolri dengan atribut kertas bergambar wajah Budi Gunawan.

Emerson Yuntho (kiri) saat memberikan pendapat terkait dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapolri yang dinilai tidak memiliki integritas dan kualitas didampingi oleh Haris Azhar saat gelar jumpa pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat.

Koordinator KontraS Haris Azhar (tengah) didampingi Emerson Yuntho (kiri) dan Alghifari (kanan) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil saat menyatakan sikap menolak pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapolri dan Kepala BIN yang dinilai tidak memilik integritas dan kualitas.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Masyarakat Sipil menolak pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri). Pernyataan itu disampaikan oleh Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Alghifari dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di kantor KontraS Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Penolakan pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) karena dinilai tidak layak. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa Budi Gunawan tidak memiliki integritas dan kualitas serta bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah.

Secara integritas Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan pernah berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi ketika menjabat. Meski status hukum sebagai tersangkanya dibatalkan, perkara korupsi yang menimpa dia saat ini masih tetap dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

Menurut Haris pencalonan Budi Gunawan dinilai mengancam kepemimpinan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Akan muncul dualisme kepemimpinan di Kepolisian jika Budi Gunawan dilantik sebagai Wakapolri karena masing-masing dinilai memiliki anak buah.

Jika pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapolri dilanjutkan potensi untuk balas dendam akan mengancam bagi masyarakat sipil. Jabatan Wakapolri maupun BIN merupakan jabatan stategis yang dapat saja memerintahkan para bawahannya atau mengarahkan institusinya untuk melakukan tindakan kriminalisasi atau operasi khusus.

Editor : Eben Ezer Siadari