Komisi II Dukung Penuntasan Kasus e-KTP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP) karena kasus itu telah menghambat penyelesaian program identitas tunggal yang telah dicanangkan pemerintah.

“Saya sangat mendukung upaya keras KPK yang telah bekerja selama tiga tahun membongkar korupsi dalam proses pembuatan e-KTP," katanya di Jakarta, hari Kamis (9/3).

Dia menilai sebenarnya tujuan awal program e-KTP itu sangat bagus yaitu membuat setiap warga negara mempunyai identitas tunggal.

Hal itu menurut dia sebagai tanda terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan.

“Namun dalam perjalanannya tujuan baik itu ternodai oleh terjadinya korupsi," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mendukung langkah KPK menuntaskan pengusutan kasus itu apalagi sejak persetujuan programnya, penganggarannya sampai ke pelaksanaan program dibahas di DPR khususnya di Komisi II periode 2009-2014 dan melibatkan mitra komisi yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Amali sangat prihatin terkait kasus yang kerugiannya mencapai Rp 2,3 triliun, selain karena ada kasus korupsi pada program e-KTP juga karena telah terhambatnya penyelesaian program yang sangat dibutuhkan oleh rakyat ini.

Sebelumnya dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Kamis (9/3), puluhan pihak disebut menikmati aliran dana pengadan KTP Elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 dari total anggaran sebesar Rp 5,95 triliun.

“Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain dan korporasi sebagai berikut," kata jaksa penuntut umum KPK Irene Putri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Nama-nama yang disebut dalam dakwaan pun beragam, mulai dari pengusaha hingga anggota DPR dari berbagai fraksi dan anggota Badan Anggaran DPR. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum