Komisi Penyelidik: Hentikan Pengiriman Senjata ke Suriah

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Komisi Internasional Penyelidikan Suriah meminta dihentikannya pengiriman senjata baik pada pemberontak maupun pemerintah Suriah. Sebab, sebagian besar serangan di sana melanggar hukum  dan hak asasi manusia dengan sebagian besar korban adalah anak-anak.

"Pengiriman senjata seharusnya tidak terjadi di mana ada risiko nyata bahwa senjata akan digunakan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum humaniter internasional  atau kejahatan perang. Di Suriah, hal ini adalah kenyataan tragis," Paulo Pinheiro, ketua Komisi tersebut.

Komisi  HAM yang ditunjuk PBB untuk menyelidiki situasi di Suriah, hari Senin (16/9) di New York melaporkan hasil temuannya. Komisi ini dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada 2011 dan diberi mandat untuk menyelidiki dan mencatat semua pelanggaran hukum dan  hak asasi manusia selama konflik Suriah. Laporan terbaru itu berdasarkan 258 wawancara dan bukti lain yang dikumpulkan selama periode dua bulan antara 15 Mei dan 15 Juli 2013.

Dalam laporannya yang disampaikan pada Dewan HAM PBB, komisi menyebutkan bahwa terjadi kegagalan dalam upaya menyelesaikan konflik, bahkan memperdalam dan meningkatkan kekerasan, serta memperluas piihak yang terkait. Akibatnya, terjadi kejahatan yang tak terbayangkan sebelumnya.

Pada berbagai pertempuran, kata laporan itu, warga sipil terus menjadi korban. Setiap hari  warga sipil hadapi serangan secara serampangan dan penembakan oleh pasukan pemerintah. Kelompok-kelompok ekstremis  menyebarkan sikap  anti pemerintah dan menargetkan warga sipil dalam serangan mereka di provinsi di utara.

Pinheiro yang memimpin Komisi  dengan anggota Karen AbuZayd, del Ponte Carla dan Vitit Muntarbhorn, mengatakan  bahwa mayoritas korban konflik akibat  serangan yang  melanggar hukum dengan menggunakan senjata konvensional seperti senjata dan mortir.

Pelanggaran Pemerintah

Pihak pemerintah Suriah juga terus menyerang dengan bom dari udara dan tembakan artileri di seluruh negeri. Komisi yang mendokumentasikan situasi sejak 15 Juli mencatat 12 serangan melanggar hukum pada insiden di 14 provinsi. Serangan yang intensif terjadi di Damaskus, Homs dan Aleppo.

Bom tandan terus dijatuhkan di wilayah penduduk sipil di Provinsi Idlib, kata Pinheiro sebagai salah satu kasus temuannya. Kasus lain adalah serangan pada sekolah di Awram al-Koubra, Aleppo, wilayah pedesaan di mana Pemerintah Suriah menjatuhkan bom pembakar pada 26 Agustus.

Delapan siswa tewas dalam kobaran api dan 50 orang lain menderita luka bakar fatal hingga 80 persen.  "Tidak ada bukti bahwa pejuang oposisi atau target yang sah berada di dekat sekolah," Komisi itu menyimpulkan .

Pasukan pemerintah juga terus melancarkan serangan terhadap tenaga medis dan rumah sakit. Diskriminasi terjadi dengan penolakan hak atas pelayanan kesehatan dijadikan senjata dalam perang. Bahkan laporan itu menyebutkan orang yang sakit dan terluka pun menjadi target serangan.

Laporan itu menyebutkan serangan terhadap rumah sakit terjadi lagi pada 12 September, ketika pesawat pemerintah menyerang rumah sakit lapangan di dekat kota Aleppo, membunuh 11 orang dan melukai puluhan lainnya.

Pelanggaran Oposisi

Kelompok bersenjata anti  pemerintah juga melancarkan serangan terhadap tenaga medis dan rumah sakit, kata komisi itu. Pada tanggal 16 Agustus, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Jabhat Al Nusra dan Negara Islam Irak dan Al Sham-Kurdi menyerang sebuah ambulans Bulan Sabit Merah di Provinsi Aleppo, menewaskan pengemudi, pasien dan paramedis.

Suriah juga telah menjadi tempat yang semakin berbahaya bagi wartawan untuk bekerja. Pinheiro menyebutkan  adanya pola mengganggu, melecehkan, menangkap dan menahan wartawan, terutama jurnalis asing. Komisi juga menerima laporan penculikan wartawan oleh  kelompok pemberontak.

Komisi ini menemukan peningkatan kejahatan dan pelanggaran di Suriah  bagian utara yang dilakukan kelompok ekstrimis bersenjata dengan masuknya kelompok asing, khususnya Al Muhajirin.

Laporan itu menyebutkan, ratusan warga sipil Kurdi di utara Aleppo, Al Raqqah dan Al Hasakah telah disandera oleh kelompok-kelompok ekstremis bersenjata anti pemerintah yang dikaitkan dengan pertukaran tahanan.

Komisi ini juga menyoroti memburuknya kondisi kemanusiaan, terutama di daerah-daerah Kurdi Suriah  dan dampak permusuhan terhadap hak-hak sosial ekonomi  warga Suriah. (un.org)