Komisi V DPR Salah Nilai Penyaluran Dana Desa di Bangkalan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – ‎Telah terjadi kesalahpahaman Komisi V DPR saat kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada hari Senin sampai dengan Selasa (7-8/3).

Wakil Bupati Bangkalan, Mundzir Rifa'i, mengatakan kesalahpahaman itu terkait plang pembangunan PAUD yang menggunakan dana desa. Menurutnya, tidak ada CV atau kontraktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut.

"Ada misskomunikasi, karena pendamping lokal desa yang menyampaikan, itu bukan CV atau kontraktor, tapi kelompok masyarakat‎," kata Mundzir, yang turut serta mendampingi kunker Komisi V DPR, saat dihubungi wartawan, di Jakarta hari Jumat (11/3).

Mundzir mengemukakan hal itu menanggapi Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis, yang menyebut penyaluran dan penggunaan dana desa salah sasaran, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

"Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor," kata Fary, dalam keterangan pers seusai menggelar Kunker ke Bangkalan.‎

Untuk itu, Mundzir memastikan, penyaluran dana desa di daerahnya telah berjalan dengan baik dan terserap sesuai dengan fungsinya untuk membangun desa. Dana langsung dimanfaatkan seutuhnya oleh masyarakat desa.

"Menurut pandangan saya sudah bagus. Saya berharap agar terjadi sinergi yang baik mulai dari pemerintah pusat, pemprov, pemkab sampai ke desa, guna tercapainya tujuan untuk  kesejahteraan rakyat," katanya.

Sebelumnya, Komisi V DPR melakukan kunker di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Menurut Fary, pihaknya menemukan penggunaan dana desa yang salah sasaran.

"Kami tidak ingin dana desa dinikmati orang luar atau pihak ketiga sehingga masyarakat desanya justru tidak dapat apa-apa," kata dia.

Editor : Sotyati